TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Poros Wartawan Jakarta (PWJ) mendesak Presiden Joko Widodo segera ambil alih kasus yang menimpa bayi Ryuji Marhaenis Kaizan.

Menurutnya, apa yang dialami bayi berusia 5 bulan ini adalah persoalan serius yang harus segera disikapi. "Kami meminta presiden mengambil alih," kata Ketua Poros Wartawan Jakarta (PWJ) B Ali Priambodo, Minggu (8/2/2015).

Pria akrab disapa Dodi ini menyebutkan, sebelumnya pihaknya sudah membawa kasus ini ke Komisi 9 DPR RI agar para wakil rakyat itu melakukan tindakan politik ke Presiden, Menteri Kesehatan, dan Menteri Keuangan mengai kasus itu.

Hal demikian dianggap perlu karena biaya operasinya yang biaya cukup besar, sementara BPJS hanya bisa mengeluarkan dana yang jauh dari cukup yakni sebesar Rp 250 juta.

"Karena mereka (BPJS) di halangi oleh Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan Keputusan Presiden (Keppres) yang isinya ada limitasi dalam pembiayaan penyakit pasien paling tinggi Rp250 juta.

"Artinya ini harus disikiapi secara serius," ucapnya menambahkan.

Selain itu, pihaknya meminta Menteri kesehatan Nila F Moeloek dan Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro segera melakukan bergkoordinasi dengan rumah terkait sakit dan BPJS.

"Kami meminta Menkes mengambil alih kasus bayi Ryuji ini. DPR juga harus ambil alih," ujarnya.

Menurutnya, kasus seperti ini bukan hanya bayi Ryuji saja, tetapi masih ada 18 lagi yang kasusnya mengalami nasib serupa. "Kami berharap apa yang dialami bayi Ryuji ini menjadi ujung tombak agar yang lain juga mendapat hak kesehatan yang sama," harap Dodi.

Bayi penderita Atresia Bilier itu harus bersabar untuk menunggu proses operasi transplantasi hati yang urung dilakukan, lantaran biaya operasi yang mencapai Rp1,2 miliar lebih. Bayi tersebut masih di rawat di RSCM Jakarta.

Meski masih menuggu tindakan pemerintah, pihaknya yang terdiri dari berbagai jurnalis itu melakukan aksi solidaritas mengumpulkan dana untuk bayi Ryuji, di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pagi tadi.

Aksi tersebut sebagai keprihatinan. pelayanan kesehatan yang dirasakan belum dipenuhi secara maksimal oleh negara terhadap rakyat kecil.