Laporan wartawan tribunnews.com : Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menginginkan program sistem jalan berbayar atau electronik road pricing bisa secepatnya direalisasikan tahun ini.

"ERP saya putuskan biar cepat, harus segera lelang. Saya perintahkan supaya semua unit cepat, siapkan. Saya ingin tahun ini harus sudah jalan ERP. Paling lambat akhir tahun. Pokoknya 2015 harus berjalan di dua koridor, Thamrin-Sudirman dan Kuningan," ungkap Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/2/2015).

Ia tidak mempermasalahkan belum adanya peraturan daerah yang mengatur pajak jalan berbayar tersebut. Dengan adanya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pelaksanaan ERP bisa dilakukan seperti penerapan parkir meter yang dikelola Unit Pelayanan Parkir dengan sistem bagi hasil.

"Anggap saja kayak parkir, kita lelang bisa 30 persen 70 persen, siapa yang berani kasih 40 persen 60 persen? Kayak model parkir meter saja begitu, sehingga dia yang pegang," katanya.

Untuk pengadaan infrastruktur ERP tidak bisa asal tunjuk. Bahkan PT Jakarta Propertindo milik Pemprov DKI tetap harus mengikuti lelang dengan perusahaan lain. Sudah dua perusahaan ikut uji coba ERP di antaranya Kapsch dari Swedia dan Q-Free dari Norwegia.

"Kalau mereka lama, kita lagi mau mencari format buat menunjuk Jakpro. Tapi ada Jakpro masuk saya ketolong. Jadi saya tahu hitungannya. Berapa sih kalau masuk bisnis ini untungnya. Kita mesti bikin lelang berapa tahun," ungkapnya.

Ahok ingin bulan depan sudah diumumkan lelangnya. Sebelumnya ia ingin PT Jakpro ditunjuk sebagai pemegang ERP, tapi tidak bisa karena belum ada dasar hukumnya. Sehingga PT Jakpro harus ikut tender seperti perusahaan lainnya.