TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menganggap buntunya mediasi antara DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akibat sang gubernur tidak menjaga etikanya dalam pertemuan yang dilakukan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pertemuan untuk menyelesaikan kisruh APBD DKI Tahun Anggaran 2015 tersebut tidak menghasilkan keputusan apa-apa. Pras panggilan akrab Prasetio menyoroti sikap Ahok yang bertanya kepada anak buahnya Anas Efenddi selaku Wali Kota Jakarta Barat terkait pengadaan Uninterruptable Power Suply (UPS) masuk dalam APBD 2015 dengan nada tinggi sambil menunjuk-nunjuk tangannya.

"Dia memaki-maki anak buahnya di depan khalayak. Itu suatu hal yang tidak beretika," ucap Pras di gedung DPRD DKI, Kamis (6/3/2015).

Dikatakan Politisi PDI Perjuangan tersebut APBD DKI Jakarta hanya satu versi yaitu APBD hasil paripurna 27 Januari 2015 pembahasan antara SKPD dan Komisi di DPRD.

Sementara apa yang dikirimkan Ahok kepada Kemendagri dikatakannya bukan hasil pengesahan paripurna dan tidak pernah ada dalam pembahasan yang jelas diatur undang-undang.

"Soal isi kegiatan, apabila tidak disetujui bisa dibahas setelah paripurna dan dicoret. Ini malah mengirimkan APBD bukan hasil pembahasan. Dia menabrak semua," ungkap Pras.