TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI, AM Fatwa, mengatakan konflik antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dengan anggota DPRD DKI Jakarta, adalah suatu hal yang memalukan.

Baik Gubernur maupun anggota Dewan, sama-sama tidak menunjukan suatu hal yang patut diteladani.

AM Fatwa mengatakan, Gubernur DKI Jakarta yang akrab dipanggil Ahok, dan anggota Dewan sama-sama berlaku sebagai preman. Padahal ibukota seharusnya menjadi cerminan Indonesia.

"Kisruh kemarin itu pada satu sisi memalukan," kata AM Fatwa, dalam diskusi publik "Evaluasi Proses RAPBD DKI 2015: Mendorong Pelembagaan Partisipasi Masyarakat (Uji Publik) Untuk Membangun Demokratisasi Anggaran," di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/3/2015).

Ia khawatir baik Ahok dan anggota Dewan lupa, bahwa kedua-duanya setara, dalam artian tidak ada yang mempunyai kewenangan lebih tinggi. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menduga Ahok dan anggota Dewan menyamakan posisi mereka seperti DPR dan Presiden.

"Saya khawatir, mereka menyamakan antara presiden dan parlemen. Padahal kepala daerah itu satu kuota," jelasnya.

Konflik tersebut berawal dari kecurigaan Ahok oknum DPRD telah "menyelipkan," dana siluman di Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015. Konflik itu menyebabkan anggaran DKI Jakarta belum rampung hingga kini. Ahok melaporkan kasus itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan anggota Dewan mengancam hak angket.

AM Fatwa mengapresiasi reaksi Ahok yang tidak gentar menghadapi ancaman hak angket. Bahkan Ahok meminta ancaman itu direalisasikan, sehingga dapat dengan jelas terbongkar dipublik siapa sebenarnya yang telah melakukan kesalahan.

"Supaya ketahuan, apakah angket yang diajukan DPRD sungguh dengan data, alasan yang cukup, atau sifatnya politis, kita nilai nanti," ujarnya.

Soal laporan anggota dewan ke Mabes Polri karena pernyataannya menurut AM Fatwa juga harus diteruskan. Ahok kata dia memang memiliki permaslahan dengan cara berkomunikasi.

"Kritik keras kita pada Ahok dia tidak santun sebagai pejabat publik. Tidak bisa sembarang dia bicara dengan masyarakat, harus ada norma dan etika," tuturnya.