TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama sempat menyentil soal pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dipermasalahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ketika melantik ratusan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Jumat (11/9/2015).

Gubernur DKI Jakarta Basuki kembali mengungkapkan kekesalannya karena BPK tidak mengonfirmasi padanya terlebih dahulu untuk melakukan audit.

"Saya tanya ke Pak Lasro (Inspektorat), kenapa BPK enggak ngomong mau ketemu saya untuk konfirmasi. Seolah-olah kami salah membeli lahan RS Sumber Waras dibanding Ciputra. Padahal Ciputra beli harga pasar, kami beli pakai harga NJOP (nilai jual objek pajak) dan NJOP itu yang tentukan Kementerian Keuangan, tapi itu tidak ditulis di laporan BPK, tendensius sekali," kata Basuki.

Menurut Basuki, pembelian lahan RS Sumber Waras lebih mahal karena beda tahun. Otomatis, NJOP-nya juga berbeda. Bahkan, Basuki membandingkan pembelian lahan RS Sumber Waras dengan pembebasan tol dan sungai.

Jika pembelian RS Sumber Waras salah, lanjut dia, maka banyak pembelian lahan di gedung-gedung pemerintahan lain juga salah prosedur.

"Pembelian gedung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan gedung LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) juga salah dong? Karena mereka menggunakan harga pasar yang lebih mahal. Kalau saya jadi auditornya, saya boleh enggak bikin laporan kalau 'anda merugikan negara karena tidak beli harga NJOP', boleh enggak saya tulis begitu di laporan BPK? Boleh saja, orang (BPK) yang mahakuasa kok, enggak pakai tanya lagi sama orang yang bersangkutan. Itu yang terjadi di Sumber Waras, makanya saya mau lawan," kata Basuki geram.

Karena audit BPK ini, lanjut Basuki, banyak orang yang berpikir dia mendapat komisi dari pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Mereka pikir, masa gubernur enggak ngiler 1 persen duit Sumber Waras Rp 700 miliar, satu persen sudah Rp 7 miliar dan dua persen sudah Rp 14 miliar. Saya sudah berulang berkali-kali, saya ini orang yang demen ribut, bukan demen duit. Itu yang oknum BPK enggak pernah pikir, ada gubernur yang enggak demen duit. Kalau Anda mendzalimi orang, saya demen ribut," kata Basuki.

Di sela-sela ceritanya soal pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras, Basuki sempat menceritakan tentang seorang Direktur Utama BUMD DKI dengan seorang politisi. Politisi itu bertanya kepada sang Dirut, mengenai karakter Basuki. Apakah benar Guberrnur Basuki betul-betul pemimpin yang bersih.

"Dia jawab, 'gubernur saya bukan relatif bersih'. Saya pikir, kurang ajar juga dia bilang pakai kata 'relatif' lagi. Eh terus dia jawab lagi ke politisi, 'gubernur saya bukan relatif bersih, tapi dia ekstrem bersih'," cerita pria yang biasa disapa Ahok itu.(Kurnia Sari Aziza)