Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Terjadi di Jakarta, Rumah Digembok Paksa, Diana dan Anak-anaknya Terkurung 6 Hari

Hal ini terjadi karena rumah tersebut menjadi objek sengketa antara dirinya dengan suatu perusahaan asuransi.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Terjadi di Jakarta, Rumah Digembok Paksa, Diana dan Anak-anaknya Terkurung 6 Hari
Dian Ardiahanni/Kompas.com
Penyegelan di kediaman Diana (47) yang terletak di Jalan Taman Kebon Sirih 3 No.9 RT 009/010, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Diana (47), terkurung di kediamannya sendiri di Jalan Taman Kebon Sirih 3 No. 9 RT 009/010, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat sejak Rabu (6/1/2016).

Ia terkurung di rumah tersebut bersama dengan dua anaknya, ayah, dan asisten rumah tangganya karena rumah yang mereka tempati itu dirantai dan digembok.

Hal ini terjadi karena rumah tersebut menjadi objek sengketa antara dirinya dengan suatu perusahaan asuransi.

Menurut Diana, perusahaan asuransi tersebut ingin melakukan eksekusi ilegal terhadap rumah yang ditempatinya. "Kejadiannya sekitar pukul 08.00 WIB ada rombongan preman, tentara, dan polisi berkumpul di depan rumah," ujar Diana di Jakarta, Senin (11/1/2016).

Ketika itu, kata Diana, sejumlah orang tersebut berteriak-teriak lalu melompati pagar rumahnya.

Mereka kemudian menutup pintu dan jendela rumah Diana dengan kayu. Pagar dan pintu garasi pun ikut digembok dari luar.

Menurut Diana, rumah yang ditempatinya ini merupakan warisan dari keluarganya.

Berita Rekomendasi

Rumah itu ditempati keluarganya secara turun temurun sejak 1946. Ketika itu, rumah tersebut dihuni kakek Diana, R. Moh. Moechsin.

"Tahun 1994, Jiwasraya memperoleh sertifikat HGB (hak guna bangunan) untuk jangka waktu 30 tahun, berarti sampai tahun 2024 nanti," kata dia.

Namun, mulanya Diana mengaku tidak mengetahui adanya sertifikat tersebut. Menurut dia, yang melegalkan kepemilikan rumah ini adalah Badan Pertahanan Nasional (BPN) Jakarta Pusat.

"Kami baru tahu sekitar tahun 2007, ketika ada permintaan pengosongan rumah melalui Dinas Perumahan DKI. Kemudian kami melakukan SKPT ke BPN Jakpus dan baru tahu ada sertifikat HGB," tutur dia.

Saat itu, Diana sempat protes kepada BPN karena menerbitkan sertifikat HGB padahal rumah tersebut masih ada penghuninya.

Menurut Diana, pihak BPN ketika itu menilai ia kalah cepat melakukan sertifikasi lahan.

"Saya protes ke BPN, dan jawabannya 'ibu kalah cepat melakukan sertifikasi tanah karena tanah bekas Belanda menjadi tanah negara'" kata Diana.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas