TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk mempercepat normalisasi Sungai Ciliwung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penggusuran lebih banyak lagi dibandingkan tahun 2015.

Sodetan Sungai Ciliwung terus dilakukan. Sejak dimulai 19 Desember 2013, pengerjaannya sudah lebih dari 50 persen.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama serta jajaran pemerintahaannya akan terus melakukan sodetan agar Jakarta terhindar dari banjir.

Dia mengakui masih mendapatkan hambatan dalam pengerjaannya, terutama dari warga yang tinggal di bantaran sungai.

Tak hanya itu, Ahok sempat menyinggung adanya aktivis yang menggebu-gebu membela warga dengan alasan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Orang Kampung Pulo ribut sama saya. Saya katakan, saya bukan menghancurkan Kampung Pulo seperti yang dipakai aktivis untuk menyerang saya," kata Ahok saat menjadi narasumber pada acara Diskusi Panel Kompas, dengan tema "Jakarta Kota Sungai" di Jakarta Barat, Selasa (19/1/2016).

Dia enggan disebut menghancurkan karena menurutnya yang menghancurkan hingga membuat banjir adalah warga yang tinggal di bantaran sungai, "Justru yang kami lakukan adalah melindungi Kampung Pulo," lanjut dia.

Yang tinggal di sana, kata Ahok, adalah warga pendatang, bukan warga asli Kampung Pulo. Mereka tinggal di atas lahan milik negara, dan juga membuang sampah di sungai.

"Sebetulnya mereka melakukan reklamasi sungai. Hampir semua sungai di Jakarta, di reklamasi. Dia juga mengenal pengembang PKL, dia menjual rumah petak. Itu namanya lahan tumbuh, dan itu terjadi di Jakarta," jelas Ahok.

Penggusuran yang terjadi terakhir adalah di daerah Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Sebanyak 92 rumah dihancurkan demi membangun sheetpile atau dinding turap 250 meter.

Mereka sudah ditawarkan unit rumah susun, sebagai tempat tinggal yang baru. Tapi, mereka menolak direlokasi, dan lebih memilih menggugat keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Rumah-rumah yang dibongkar terletak di RT 11, 12, dan 15 RW 10, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

Selain normalisasi sungai demi mengantisipasi banjir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun 19 waduk baru pada tahun 2017.

Lokasinya akan tersebar di lima wilayah yang ada di Ibu Kota. Tujuan pembangunan 19 waduk adalah untuk menambah daerah resapan air di Jakarta.