TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meneliti pembelian lahan di Ibu Kota.

Sebab pembelian lahan setiap tahunnya tidak pernah mencapai target, dengan berbagai alasan.

"Tahun lalu nggak tercapai targetnya, saya minta KPK teliti, soal kemungkinan ada komisi atau tidak. Tahun lalu nggak tercapai targetnya, saya minta KPK teliti, soal kemungkinan ada komisi atau tidak," ujar Basuki dilansir beritajakarta.com di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (16/3/2016).

Basuki mengaku telah mengirimkan data pembelian lahan pada tahun 2015 lalu kepada KPK. Beberapa pembelian lahan yang batal, disinyalir lantaran adanya permintaan komisi dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sebab pola yang terjadi sangat mirip terhadap beberapa pembelian lahan.

"Kami sudah kirim data dan KPK sedang teliti apakah ada komisi atau permainan, mereka sudah temukan beberapa pembelinya mirip," katanya.

Selain itu, Basuki telah menginstruksikan kepada Inspektorat DKI Jakarta untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang digunakan oleh masing-masing SKPD. Ada kemungkinan juga permintaan komisi dilakukan melalui notaris yang digunakan.

Beberapa temuan permintaan komisi berada di Dinas Tata Air, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, serta Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Diharapkan dengan melibatkan KPK pembelian lahan tahun ini bisa lebih maksimal lagi.