Ongen Tak Terima Disebut Keputusan Hanura Dukung Ahok Tidak Sesuai Mekanisme Partai
Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Muhammad Ongen Sangaji membantah partainya memutuskan mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada DKI tanpa mek
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Muhammad Ongen Sangaji membantah partainya memutuskan mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada DKI tanpa mekanisme partai.
Hal tersebut menyikapi mundurnya dua kader Hanura Rahmat HS dan Bustami Rahawarin.
Mereka mengundurkan diri karena tidak terima Hanura memberikan dukungan kepada calon petahana Ahok di Pilkada.
Apa lagi tanpa mekanisme partai yang jelas.
Sebagai pimpinan kedua kader itu, Ongen mengatakan sudah menerima secara resmi surat pengunduran Rahmat dan Bustami.
"Dengan dia menyampaikan itu secara prosedural, mereka sudah resmi mengundurkan diri," ujar Ongen saat dihubungi Senin (28/3/2016).
Tapi Ongen membantah tudingan bahwa keputusan yang diambil Hanura tidak sesuai mekanisme partai.
Pasalnya, survei sudah dilakukan oleh DPP Hanura.
Selain itu, keputusan mendukung Ahok di Pilkada sudah sesuai dengan hasil rapat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura.
"Hasil Rapimda DPC-DPC menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan rapat pimpinan. Pada prinsipnya semua setuju dengan keputusan itu (mendukung Ahok, -red)," imbuh dia.
Ongen menyebut sudah ada bukti tertulis bahwa kader Hanura sudah melakukan rapat pimpinan daerah di masing-masing DPC.
Isinya menyampaikan sepakat untuk mendukung Ahok, bahkan hingga tingkat ranting partai.
"Kita bicara bukti. Ada tulisannya, dan bukan hanya ngomong. Masing-masing DPC menyampaikan mereka telah melakukan rapat pimpinan cabang, dan kemudian seluruh PAC bahkan ranting, sepakat mendukung Insinyur Basuki Tjahaja Purnama, apa lagi?" tegasnya.
Sebelumnya, Rahmat dan Bustami mengundurkan diri dari Hanura.
Keduanya menilai ada oligarki kekuatasaan dari keputusan Hanura memberikan dukungan kepada Ahok.
Terutama dari Ketua Umum Hanura Wiranto dan Ketua DPD DKI Jakarta Hanura Ongen.
"Ada pemaksaan dari Wiranto terhadap tata kelola organisasi. Ini yang membuat kami menolak intervensi kekuasaan. Ada pemaksaan kehendak, baik dari Ongen mau pun Wiranto," ujar Bustami di Sarinah Building, Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (27/3/2016).