TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dampak sosial "Three in One" dinilai menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.

Hal itu diutarakan oleh Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi Izul Waro. Penghapusan kebijakan Three in One sudah lama disuarakan karena menimbulkan masalah-masalah sosial.

Satu di antaranya eksploitasi anak, yang menjadi alasan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin menghapus Three in One.

Namun menurut Izul, seharusnya penghapusan Three in One dibarengi dengan diberlakukannya Electronic Road Pricing atau penerapan jalan berbayar berbasis elektronik. Bila tidak, bisa dipastikan kemacetan akan semakin parah.

Izul mengatakan, bila permasalahannya ada pada masalah sosial, seharusnya aparat lebih tegas dalam menertibkan masalah sosial yang timbul akibat Three in One.

"Solusinya itu meminta agar Aparat lebih tegas dalam menertibkan masalah sosial yang timbul akibat three In One. Saya setuju itu dihapus, tapi harus dibarengi dengan pemberlakuan ERP," kata Izul Waro, Rabu (30/3/2016).

Izul menjelaskan, pada saat Three In one diberlakukan, aparat kepolisian yang merazia bukan hanya melihat isi kendaraan tiga orang, tapi juga menanyakan siapa teman yang dibawa dalam satu mobil itu. Apabila tidak dikenal, berarti kesimpulannya dia bawa joki. Polisi harus menangkap Joki dan menilang si pengendaranya.

"Sambil tunggu ERP, Aparat harus lebih tegas dalam menertibkan masalah sosial tersebut seperti saat awal Three in One diberlakukan," imbuh dia.

Saat ini pemberlakuan ERP itu sudah masuk ke dalam proses lelang. Artinya, masalah retribusi dan administrasinya sudah tidak ada masalah.

Bahkan, kata dia, Presiden Joko Widodo telah menyebutkan bila dana yang didapat dari ERP akan digunakan sebagai subsidi Mass Rapid Transit (MRT) ketika beroperasi nanti.

Untuk itu, Izul berharap agar Gubernur Ahok mempercepat proses lelang ERP. Sebab, proses pembangunan infrastrukturnya membutuhkan waktu sekitar 6-12 bulan.

"MRT kan progres-nya cukup bagus. Kemungkinan operasional MRT sebelum Asian Games 2018 bisa tercapai. Nah, lelang ERP segera dimulai agar berbarengan dengan operasional MRT. Jadi tidak perlu subsidi besar," tegasnya.