TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah tegas terhadap pemuda yang terlibat kericuhan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (24/6/2016).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mencabut pemegang kartu Jakarta pintar yang terlibat kericuhan di penghujung laga Sriwijaya melawan Persija.

"Kalau ikutan begitu KJP akan dicabut. Itu mesti dinasihati, mau sekolah benar atau tidak? Kalau mau masa depan ya harus sekolah," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2016).

Menurutnya, pemuda yang terlibat kericuhan harus memperbaiki masa depannya.

Dia menyebut Pemprov DKI sudah menjamin masa depan anak-anak kurang mampu agar dapat mengenyam pendidikan hingga ke universitas.

"Sekarang tidak ada alasan tinggal di Jakarta, tidak ada masa depan. Kalau masuk PTN kami bantu Rp 18 juta per tahun. Jadi tidak ada alasan," ucapnya.

Ahok akan menginstruksikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk sosialisasi atau imbauan di sekolah-sekolah.

Hal itu demi mencegah kejadian serupa terulang. Selain itu, direncanakan jam sekolah juga akan diperpanjang.

"Karena bisa saja orang tuanya tidak urusin. Makanya, lebih baik, jamnya lebih panjang di sekolah. Untuk anak-anak seperti itu kita bina di sekolah," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Duel sengit yang mempertemukan Persija dan Sriwijaya FC di Stadion Gelora Utama Bung Karno berujung rusuh. Pendukung Persija, The Jakmania, menjebol pintu pembatas di sektor timur.

Mereka masuk ke dalam lapangan, bentrokan dengan pihak kepolisian tak terhindarkan. Kejadian itu mengakibatkan empat polisi luka-luka.

Satu di antara yang terluka adalah Brigadir Hanafi. Kini, dia masih terbaring di Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur.