TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sonny Sumarsono menyampaikan kepada seluruh kepala daerah yang akan maju kembali dalam pemilihan kepala daerah, tidak perlu khawatir tentang roda organisasi pemerintahan selama masa kampanye.

Hal itu dikatakan berdasar pada kekhawatiran Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang tidak mau mengajukan cuti karena khawatir tentang keuangan provinsi DKI Jakarta.

"Jadi Ahok ini tidak perlu khawatir sebagai kepala daerah kalau mau maju selama masa kampanye, kan ada pejabat sementara yang ditunjuk oleh Kemendagri nanti," ujarnya saat dihubungi, Jakarta, Selasa (2/8/2016)

Terlebih, Jakarta merupakan ibukota negara yang terdapat pemerintahan pusat didalamnya, sehingga jika terjadi kekosongan pemimpin dapat diambil alih oleh pemerintah pusat, seperti presiden atau menteri dalam negeri.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak mau cuti atau izin tidak masuk kerja selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017, yakni dari 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017.

Ahok mengajukan judicial review atau uji materi kepada Mahkamah Konstitusi.

Dia tidak mau cuti karena ingin mengawasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 yang bertepatan dengan masa kampanye.

Ahok uji materi ke MK terkait Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Peraturan itu terkait kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Yang akan diuji materi adalah Pasal 70 ayat 2.

"Saya mau bawa ke MK. Kalau dipaksa cuti dengan alasan kampanye, nanti anggaran siapa yang ngurus. Anggaran DKI begitu berbahaya sampai Rp70 triliun. Saya timbang-timbang, ini enggak bisa diatur dengan baik, saya masih curiga. Saya enggak mau kampanye masa dipaksa," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2016).