Beredar BPJS Palsu, Ahok Imbau Warga Stop Budayakan Menyogok
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan adaya BPJS palsu karena masyarakat terbiasa dengan budaya menyogok.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Fajar Anjungroso
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ditemukan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan palsu di Koja, Jakarta Utara.
Pemalsuan diduga melibatkan calo berinisial FS yang merupakan Ketua RT setempat.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan adaya BPJS palsu karena masyarakat terbiasa dengan budaya menyogok.
Jalan pintas untuk mempercepat segala urusan terselesaikan. Terdapat 7 Kepala Keluarga yang menjadi korban penipuan BPJS palsu di Koja.
Mereka mendaftarkan diri kepada FS untuk mendapatkan Kartu BPJS Kesehatan langsung. Yang ternyata kartu itu, palsu.
Ahok menengarai hal itu bermula karena masyarakat masih mengira butuh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk membuat BPJS.
"Masyarakat saja yang kebiasaan ditipu. Kebiasaan nyogok lewat oknum," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2016).
Ahok menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah meningkatkan kemudahan pelayanan kepada warganya.
Semisal, ada warga yang tidak memiliki Kartu BPJS saat datang ke Pusat Kesehatan Masyarakat atau Rumah Sakit Umum Daerah, maka warga tersebut akan langsung diberikan Kartu BPJS.
"Kalau warga DKI sakit enggak punya BPJS, enggak punya duit, tinggal datang ke Puskesmas atau RSUD terdekat. Kalau enggak punya BPJS, saat itu juga dikasih BPJS. Kalau enggak bisa bayar iuran, kita bayarin. Jadi untuk apa nyogok?" tanya Ahok.
Ahok menegaskan pemalsu Kartu BPJS pasti langsung ketahuan. Karena Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah membuat sistem pengawasan yang ketat.
Sistem pengawasan diterapkan di setiap Puskesmas dan RSUD yang ada di Jakarta.
Caranya, Kartu BPJS harus ditapping di mesin, "Kalau pakai yang palsu, ditempelin langsung tolak. Begitu tolak ya ketahuan palsu. Terus dicek dapat dari siapa, ya tinggal pidana," imbuh Ahok.