TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta Sumarno menegaskan program bantuan Rp 1 miliar ke setiap RW yang dijanjikan pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor urut satu, Agus Yudhoyono - Sylviana Murni bukanlah politik uang.

Ia menjelaskan yang dimaksud dengan kategori politik uang bilamana cagub-cawagub tersebut menjanjikan uang dengan embel-embel "kamu pilih saya, saya kasih uang sekian".

"Kalau begitu, sanksinya (politik uang) cukup berat. Bisa dianulir dari pencalonan," kata Sumarno, di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Baca: Bawaslu Sebut Program Rp 1 Miliar Per RW Agus-Sylvi Sebagai Politik Uang

Berdasarkan kajian KPU, menurutnya, jika calon kepala daerah menjanjikan akan mengalokasikan anggaran bila terpilih nanti, itu bukanlah merupakan pelanggaran.

Sumarno menjelaskan, program yang disampaikan Agus saat kampanye adalah hal yang wajar dilakukan.

Seperti diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta sebelumnya mengategorikan program tersebut sebagai pelanggaran administrasi karena tidak tercantum dalam visi misi Agus-Sylvi yang diserahkan ke KPU DKI.

"Bawaslu mengategorikan ini sebagai pelanggaran administrasi, tapi (program) ini tidak termasuk pelanggaran," papar Sumarno.