TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menduga keterangan para saksi persidangannya sama.

Pada sidang lanjutan kemarin, Jaksa Penuntut Umum dijadwalkan mendatangkan lima saksi.

Tapi, JPU hanya mendatangkan empat saksi.

Saksi tersebut antara lain Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman, Wahyudin Abdul Rasyid dari MUI Bogor, Burhanuddin dan Irena Handono.

Ahok mengatakan, para saksi seakan ada yang mengatur.

Dia sebut, jawaban dan pernyataan saksi satu pola dan mirip satu sama lain.

Ahok berencana melaporkan dugaan kesaksian palsu ke Polda Metro Jaya, melalui tim kuasa hukumnya.

"Saya kira banyak. Tapi, kayaknya satu pengaturan gitu polanya. Bahkan, ada sampai kalimat jawabnya sama. Sampai titik komanya sama jawabnya," ucap Ahok di posko pemenangannya, Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2017).

Selain itu, Ahok menyebut pola pelaporannya juga sama, yakni melalui sebaran video aplikasi komunikasi WhatsApp, kemudian merujuk ke video yang ada di YouTube.

"Diambil dari online-online. Jadi enggak heran orang marah kan. Diviralkan seolah-olah kita bilang Al Quran bohong gitu," ucap Ahok.

Saat persidangan berlangsung, Ahok sempat menuding saksi memberikan keterangan palsu.

Tim kuasa hukum berniat melaporkannya ke polisi. Terutama, kesaksian oleh Irena Handono.

Kuasa hukum Ahok Humphrey Djemat menjelaskan, satu di antaranya, keterangan Irena yang menyatakan bahwa Ahok saat masih aktif menjabat sebagai gubernur DKI berniat merobohkan masjid.

"Ahok bilang 'masjid mana yang saya robohkan?' kalau ada masjid yang di Marunda itu, itu mau dibangun kembali," ucap Humphrey di Gedung Auditorium Gedung D Kompleks Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Selasa (10/1/2017).

Kemudian, menurut Irena pada waktu Ahok jadi gubernur itu tidak memperbolehkan kegiatan keagamaan di sekitar Monas untuk kalangan umat Islam, tapi untuk kegiatan paskah diperbolehkan.

Humphrey menyebut, keterangan Irena tak berdasar, cenderung fitnah. Sebab, Ahok tak memperkenankan kegiatan keagamaan apapun termasuk paskah.

"Pak Ahok bilang 'saya tidak pernah memperbolehkan kegiatan dari manapun juga karena sesuai peraturan bahwa Monas itu hanya untuk acara kenegaraan," ucap Humphrey.