“Hoaks dan narasi kebencian disebarkan dengan tujuan politik tertentu. Itu jelas bisa menggangu ketenangan dan kebersamaan dan persaudaraan sesama bangsa Indonesia,” tutur Emrus.

Ia mengungkapkan ada perbedaan dalam dunia  politik yaitu politisi politikus dan politisi negarawan. Politisi politikus menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan yang sifatnya transaksional dan pragmatis serta tidak punya visi kebangsaan.

Sementara politisi negarawan berbasis kepada kepentingan bangsa dan negara dan untuk kepentingan rakyat. Kekuasaan bagi dia tidak hal penting, tetapi yang penting bagaimana meningkatkan kohesi sosial di suatu negara dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat itu.

“Celakanya banyak politisi kita  yang politisi politikus. Menghalalkan berbagai cara itu. Oleh karena itu mereka inilah yang boleh jadi memanfaatkan berbagai komunikasi politik yang penting bagaimana memanipulasi persepsi publik untuk terwujudnya kepentingan politik mereka,” ujarnya.

Dengan fenomena hoaks dan naras kebencian di medsos jelang Pilpres 2019, Emrus mengimbau agar lebih intensif dilakukan literasi media digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjadi leading sektor, disamping lembaga Pemilu seperti KPU maupun Bawaslu.

Selain itu, lembaga keagamaan di Indonesia harus selalu bersama-sama mensosialisasikan literasi media ini kepada semua masyarakat, bisa melalui ruang publik maupun diskusi keagamaan. Juga peningkatan kesadaran masyarakat di mulai dari keluarga.

“Artinya ada  suatu diskusi dalam keluarga untuk memperbincangkan membedakan yang mana hoaks dan mana kejahatan komunikasi. Menurut saya kekuatan sosial itu ada pada keluarga, ketika dalam keluarga sudah terbina dan terbentuk komunikasi beradab, ketika mereka keluar dari lingkungan, saya pikir mereka akan mengedapankan itu. Karena itu lembaga keluarga menjadi suatu hal yang penting,” papar Emrus Sihombing.