Ia mengatakan, aksi ini akan diikuti oleh mahasiswa dari aliansi BEM SI Jabodetabek dan Banten, dengan estimasi massa sekitar 2.000 orang.

Aksi ini direncanakan mulai jam 13.00 WIB sampai selesai sekitar jam 18.00 WIB.

Terkait penyataan Polri tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) demonstrasi jelang pelantikan presiden, Ghozin mengatakan, mahasiswa tetap akan turun melakukan aksi.

"Kita mah di negara demokrasi ini tetap gelar aksi. Kan surat aksi itu kan pemberitahuan, bukan izin," katanya.

Dalam postingan di sosmed BEM SI, seruan aksi mahasiswa ini mendesak pemerintah menuntaskan reformasi dan menghentikan berbagai hal buruk yang terjadi di Indonesia.

Aksi ini juga didasari oleh semangat 20 tahun reformasi yang menghendaki pemberantasan korupsi.

Hadirnya KPK sebagai bukti kuatnya kehendak membasmi korupsi. Pengesahan revisi UU KPK mendorong aksi mahasiswa di seluruh Nusantara dan mendesak presiden untuk mengambil sikap.

Situasi ini mendorong mahasiswa bereaksi dengan gerakan yang mereka sebut sebagai reformasi dikorupsi.

Terkait adanya isu demo mahasiswa ditunggangi dan bagaimana langkah antisipasi mencegah tidak terjadi kericuhan, Ghozi mengatakan, tetap fokus pada tuntutan mahasiswa dan tidak menginginkan adanya kericuhan.

"Waktu itu dari ITB dari kolap sudah mengatakan sebenarnya tidak mau aksi itu ricuh, tidak ada revolusi, kita tidak mau ada kata-kata itu ke pemerintah. Kita tetap fokus tuntutannya itu, kenapa harus ricuh," ujarnya. 

Untuk mengantisipasinya, lanjut Ghozi, pihaknya akan mengkondisikan dan membuktikan jika demo kali ini tidak akan ricuh. "

Antisipasi itu dengan mengkondisikan dari aliansi BEM SI sendiri, makanya itu besok kita membuktikan, kemarin kan aksi di DPR juga damai kan.

Makanya kita akan bukti kan lagi kalau aksi besok tidak akan ricuh," katanya.

Ghozi juga menegaskan aksi besok tidak akan ada revolusi reformasi, dan juga membuktikan bahwa demo tersebut akan berjalan kondusif.