TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik usulan anggaran dalam KUA-PPAS APBD DKI 2020 masih terus berlanjut.

Kali ini kritik datang dari Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik.

Namun, M Taufik mengkritik sikap politikus PSI William Aditya Sarana yang menemukan adanya usulan sejumlah anggaran fantastis, salah satunya lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar

Politisi Gerindra ini pun meminta William tidak mencari perhatian publik dengan mengunggah mata anggaran dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) yang dianggap janggal.

Dijelaskan Taufik, membongkar anggaran janggal dalam KUA-PPAS bukalah hal yang istimewa.

Perkara ini pun disebutnya lazim ditemukan saat pembahasan anggaran.

Ia pun bercerita, pada periode sebelumnya pernah membongkar anggaran mistis sebesar Rp 1,2 triliun.

Namun, berbeda seperti yang dilakukan oleh William. Kala itu Taufik lebih memilih memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk meminta klarifikasi sehingga tidak menjadi polemik ditengah masyarakat.

Terlebih, usulan anggaran dalam KUA-PPAS ini masih sebatas perencanaan dan belum dibahas antara eksekutif dan legislatif.

"Dulu temuan saja juga ada. Saya menemukan selisih Rp 1,2 triliun. Tapi saya enggak buka ke publik," ujarnya di Ruang Fraksi Gerindra DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Taufik pun menyarankan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini untuk mengubah gayanya dalam mengulik anggaran.

Menurutnya, tempat yang paling tepat untuk mengupas anggaran tersebut ialah di dalam forum resmi pembahasan anggaran.

"Saya kira ini metode baru anggota dewan san mestinya diubah. Ayo kita diskus dengan argumen yang kuat di dalam rapat. Jadi mendefinisikan transparansi itu bukan awur-awur," tuturnya.

Seperti diketahui, nama William Aditya Sarana dalam beberapa hari terakhir ini menjadi buah bibir.

Pasalnya, politisi muda dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini berhasil membongkar sejumlah usulan anggaran janggal Pemprov DKI untuk tahun 2020.

Beberapa usulan anggaran seperti pengadaan lem aibon senilai Rp 83,8 miliar hingga pengadaan bolpoin sebesar Rp 123,8 miliar pun berhasil dibongkarnya.

Sebelumnya, William Aditya Sarana, politisi muda dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini berhasil membongkar sejumlah usulan anggaran janggal Pemprov DKI untuk tahun 2020.

Beberapa usulan anggaran seperti pengadaan lem aibon senilai Rp 83,8 miliar hingga pengadaan bolpoin sebesar Rp 123,8 miliar pun berhasil dibongkarnya.

Akibat sepang terjangnya di dunia perpolitikan ini, ia pun harus menelan pil pahit lantaran dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini dinilai melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

• Anggaran Penataan Kampung Kumuh di DKI Jakarta Hingga Rp 556 Juta per RW Dinilai Tak Masuk Akal

Yang melaporkan William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan dilayangkan oleh LSM Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan).

LSM ini sendiri merupakan salah satu pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam siaran tertulisnya, LSM ini menilai William sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal anggaran DKI Jakarta.

Selain itu, William juga dituding menimbulkan citra buruk bagi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan Sugiyanto, Selasa (5/11/2019).

Meski mengakui salah satu tugas anggota dewan ialah mengusut setiap anggaran yang dinilai janggal, namun Sugiyanto menyesalkan keputusan William yang membeberkan hal tersebut ke media sosial.

"Sebagai anggota dewan yang memiliki hak bertanya kepada mitra kerjanya Pemprov DKI Jakarta, harusnya kesempatan bertanya itu digunakan di forum rapat komisi atau badan anggaran (banggar)," ujarnya.

• Fakta-fakta Kasus Septic Tank Meledak di Cakung, Polisi Ungkap Penyebabnya Karena Ada Gas

Dipanggil Senin Depan

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta akan segera memanggil anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana.

Hal ini berdasarkan keputusan rapat internal BK DPRD DKI menindaklanjuti laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan).

"Kami tadi sudah kuorum sepakat mengundang saudara William untuk menjelaskan kepada kami di BK sebetulnya apa yang terjadi," ucap Wakil Ketua BK DPRD DKI Oman Rohman Rakinda, Selasa (5/11/2019).

Menurut rencana, BK DPRD DKI sendiri akan mendengar langsung keterangan dari William pada Senin (11/11/2019) mendatang.

Dijelaskan Oman, William diduga melanggar Keputusan DPRD DKI Nomor 34 tahun 2005 tentang Kode Etik Pasal 13 ayat 2.

"Ini kaitannya dengan SKPD. Artinya pembahasan DPRD itu menyangkut hubungan anggota DPRD dengan eksekutif," ujarnya.

"Nah, di situ bunyinya kita diminta untuk kritis, adil, profesional, dan proporsional," tambahnya menjelaskan.

Lebih lanjut ia menambahkan, proses tindaklanjut atas laporan dugaan melanggar kode etik yang dilakukan oleh lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini harus dilalukan maksimal 10 hari setelah pelaporan.

"Untuk menyidangkan pengaduan itu paling lambat 10 hari kita harus membahasnya," kata Oman.

Nantinya, hasil sidang dan rekomendasi akan langsung diserahkan oleh BK ke pimpinan dewan atau dalam hal ini Ketua DPRD DKI Jakarta.

"Jadi apa yang kami peroleh di BK, kemudian rekomendasinya seperti apa kami akan laporkan ke pimpinan dewan. Nanti, pimpinan dewan tanggapannya seperti apa, kami akan rapatkan lagi," tuturnya.

"Jadi enggak langsung di publish," tambahnya.

• Kasus Septic Tank Meledak Tak Hanya di Cakung, Kejadian Sebelumnya Tewaskan 2 Orang & 20 Terluka

William Harus Didukung

Sebelumnya, pengamat politik Muhammad Qodari mengatakan, tindakan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI yang menyuarakan kejanggalan pengajuan anggaran Pemprov DKI Jakarta harus didukung.

Pasalnya, apa yang dilakukan anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana merupakan salah satu tugas anggota Dewan.

"Sejauh yang disampaikan itu sesuai dengan aturan atau mekanisme undang-undang, sesuai dengan tupoksinya DPRD, ya wajar harus diterima sebagai sesuatu yang bagus, kan menjalankan fungsi," ujar Qodari saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/11/2019).

• Polresta Bogor Ungkap Fakta-fakta Kasus Pembunuhan Sopir Taksi Online, Pelaku Kecanduan Game Online

Qodari mengingatkan, tugas Anggota DPRD adalah membuat peraturan daerah, menyusun APBD bersama eksekutif, dan melakukan pengawasan.

Sementara yang dilakukan William adalah pengawasan anggota DPRD terhadap pemerintah.

"Nah sejauh itu tentang bentuk pengawasan saya kira tidak masalah," jelas dia.

Sebelumnya, William Aditya Sarana melalui akun twitternya @willsarana membeberkan rancangan anggaran DKI Jakarta yang terlihat janggal.

Anggaran belanja material berupa Lem Aibon dengan angka fantastis Rp 82 miliar tersebut menjadi heboh di jagat twitter.

• Septic Tank Meledak di Jatinegara, LIPI Beri Saran Pembuatan dan Perawatan Septic Tank Rumah Warga

William juga mendorong Gubernur DKI Anies Baswedan membuka akses ke publik terkait RAPBD.

"APBD berasal dari rakyat, karena itu rakyat harus bisa mengetahui peruntukannya," ujar dia.

Namun, William kemudian ditegur oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua saat rapat.

Inggard menilai, William tidak memiliki tata krama lantaran mengunggah rancangan KUA-PPAS ke media sosial.

Padahal, rancangan KUA-PPAS itu belum dibahas di forum DPRD.

"Sebagai anggota Dewan kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan, jangan sampai artinya kita belum melakukan pembahasan sudah ramai di koran,” ujar Inggard dalam rapat itu.

Salah satu Fraksi Gerindra ini menyatakan, seharusnya kritik anggaran Pemprov DKI Jakarta ini dilakukan dalam rapat.

“Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini, jangan berantem di luar,” katanya.

Inggard mengatakan, seharusnya William sebagai anggota DPRD menandakan dan mencatat anggaran apa saja yang memang janggal dan memang perlu evaluasi.

Meski dinilai baik lantaran telah mengungkapkan anggaran yang janggal itu, Inggard mengatakan, harusnya kritik dibahas dalam forum rapat, bukan di media sosial maupun media mainstream.

“Khususnya pada saudara William. William ini kan baru, saya berharap bukannya tidak boleh ngomong di koran atau di televisi, boleh aja. Tapi harus jaga tata krama, itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif. Nah ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat dan kita bahas nanti,” ujar Inggard.

Inggard khawatir rancangan anggaran KUA-PPAS yang janggal itu dipublikasikan oleh William di media sosial malah mendapat prasangka buruk dan heboh di publik seperti saat ini.

Padahal, anggaran itu belum final dibahas oleh DPRD maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Sampaikan kita akan bahas nanti, artinya jangan sampai ada prasangka buruk. Anda kan baru di sini, apalagi masih muda, kan saya berharap Komisi A jangan terlalu maju depan tapi tidak punya arah yang jelas,” ucap Inggard.

Ia mengatakan, SKPD itu merupakan mitra dari DPRD sehingga tidak sepantasnya William membocorkan anggaran janggal itu di publik.

“Kalau bisa kita tuh eksekutif itu mitra kita, kalau perlu kita ngomong di dalam jadi tidak ricuh dan bilang tidak pantes ini,” ucap Inggard.

“Saya ingatkan saudara, kecuali kalau orang lain di luar boleh. Mau LSM yang ngomong silakan. Kalau kita (DPRD) yang ngomong tidak pas, kita bisa panggil dari eksekutif. Bisa memanggil, secara pribadi boleh,” tuturnya.

Namun, setelah itu disampaikan, William lebih memilih diam enggan menanggapi kritik dari Komisi A itu. (TribunJakarta.com/Kompas.com)

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul: Komentari Kritik William Soal Temuan Lem Aibon Rp 82,8 Miliar, Taufik Gerindra: Kurangin Genitnya