"Kalau tambah pakai toa kan akan menjadi lebih bagus untuk melengkapi informasi ke warga," ujarnya saat dikonfirmasi.

Nantinya, enam set pengeras suara canggih ini akan ditempatkan di lokasi-lokasi rawan banjir yang belum memiliki alat peringatan dini.

"Nantinya akan dipasang di Tegal Alur, Rawajati, Makasar, Jati Padang, Kedoya Selatan, dan Cililitan," kata Ridwan.

Pemprov DKI Berencana Beli Speaker Rp 4 Miliar, William PSI: Cara Kuno Mirip Era Perang Dunia II

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya Sarana mengkritik Pemprov DKI yang menggelontorkan dana sebesar Rp 4 miliar untuk membeli enam set pengeras suara atau speaker.

Adapun pengeras suara itu dibeli oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memperkuat sistem peringatan bencana yang sebelumnya telah dipasang di 14 titik rawan banjir.

Menurutnya, sistem peringatan dini dengan menggunakan pengeras suara merupakan cara kuno.

"Saya melihat sistem ini mirip seperti yang digunakan pada era Perang Dunia II ya. Seharusnya Jakarta bisa memiliki sistem peringatan yang lebih modern," ucapnya, Kamis (16/1/2020).

Tak hanya itu, William juga menyebut, hal ini merupakan kemunduran bagi Pemprov DKI yang sebenarnya telah memiliki sistem peringatan dini yang lebih canggih sebelumnya.

"Pada 20 Februari 2017, Pemprov DKI meluncurkan aplikasi Pantau Banjir yang di dalamnya terdapat fitur Siaga Banjir," ujarnya.

Melalui fitur tersebut, politisi muda itu menyebut, masyarakat dapat segera mendapat pemberitahuan bila tinggi muka air di pintu air sudah dalam posisi bahaya.

Cara seperti ini dinilai William lebih efektif dibandingkan menggunakan pengeras suara.

"Fitur itu memberikan notifikasi ketika pintu air sudah dalam kondisi berbahaya, serta berpotensi mengakibatkan banjir pada suatu wilayah," kata William.

Seperti diketahui, BPBD berencana membeli enam set perangkat pengeras suara canggih untuk memperkuat sistem peringatan dini.