Soal Banjir, Sekda DKI: Dinikmati Saja, Itu kan Soal Manajemen Air
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, banjir tidak hanya terjadi di Jakarta.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, banjir tidak hanya terjadi di Jakarta.
Berbagai kota di Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga dilanda banjir.
Saefullah lalu berujar agar kondisi banjir di Jakarta dinikmati saja.
"Pulau Jawa dari Banten ada Tangerang-nya, Jakarta, Bogor (di) Jawa Barat di berbagai kotanya, Jawa Tengah di berbagai kotanya, Jawa Timur di berbagai kotanya juga ada banjir itu. Jadi dinikmati saja. Itu kan soal manajemen air," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/2/2020).
"Tubuh kita ini 2/3 persen air. Sering keluar air, kan banyak, bisa dari kepala, atau mana, air mata saja harus ada manajemen, tergantung situasi," lanjut dia.
Baca: Penderitaan Warga Jakarta Rumahnya Terendam Banjir, Kehilangan Pekerjaan hingga Jatuh Miskin
Baca: Kisah Pilu Ibu Hamil Korban Banjir Melahirkan di Dalam Mobil dan Suaminya yang Baru Saja Meninggal
Menurut Saefullah, semua gubernur yang menjabat di Jakarta selalu mengalami banjir tiap tahun.
Dia meminta semua pihak memberi kesempatan kepada Gubernur Anies Baswedan untuk menuntaskan tugasnya memimpin Ibu Kota, termasuk mengatasi persoalan banjir di Jakarta.
"Kan sudah disampikan oleh Bang Yos (mantan Gubernur DKI Sutiyoso) juga, tidak ada satu pun gubernur yang luput di masanya dari banjir. Artinya setiap tahun di musim banjir pasti banjir," ujar dia.
Menurut Saefullah, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies selalu berupaya mengantisipasi banjir dengan mengeruk got, saluran penghubung, kali, sungai, hingga waduk.
Pengerukan itu, kata Saefullah, akan lebih digencarkan tahun ini.
"Di akhir 2020 ini, arahan Pak Gubernur itu akan kami lakukan pengerukan untuk persiapan beberapa tahun ke depan," kata Saefullah.
Pemprov DKI juga sudah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk untuk mengeruk 13 sungai di Jakarta.
Sebab, 13 sungai itu berada di bawah wewenang BBWSCC.
"Kemarin oke sekali kok kepala BBWSCC-nya.
'Ya sudah kalau ada pendangkalan suatu tempat dari 13 sungai itu, DKI bikin surat, lalu kami izinkan (pengerukan) itu, enggak ada masalah'," ucap Saefullah menirukan pernyataan Kepala BBWSCC Bambang Hidayah.
Saefullah menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta memiliki manajemen yang baik untuk mengatasi banjir.
Pemprov DKI tidak pernah menetapkan status darurat banjir di Jakarta.
"Yang perlu diingat, kami tidak pernah menetapkan keadaan darurat. Artinya apa? Kami bisa mengelola dan manajemen barokah yang dikeluarkan melalui hujan ini kami manage dengan baik, enggak perlu keadaan darurat, semua kami kerjakan," ujar dia.
