Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin, berharap semua anggota dewan dapat menyetop sementara kegiatan-kegiatan yang sifatnya politis di tengah situasi mewabahnya virus corona atau Covid-19.

Termasuk soal pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang dijadwalkan dihelat 6 April 2020.

Ketimbang mengadakan pemilihan wagub DKI, menurutnya hal yang jauh lebih darurat dan perlu dituntaskan adalah membantu memutus mata rantai penularan virus corona di Jakarta.

Baca: Bertambah, Jumlah Tenaga Medis di DKI yang Positif Corona, Hari Ini 84 Orang

"Jadi berhenti dulu bicara hal-hal politis. sekarang fokus memutus mata rantai penularan," kata Arifin saat dihubungi, Rabu (1/4/2020).

"Menurut kita yang emergency itu bagaimana kita semua bekerja sama kolaborasi untuk sama-sama mengatasi wabah corona ini," imbuh dia.

PKS juga meminta pimpinan DPRD DKI mempertimbangkan status tanggap darurat bencana Covid-19 yang diperpanjang oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga 19 April 2020.

Baca: Ramalan Zodiak Cinta untuk Jomblo Besok, Kamis 2 April 2020: Leo Ada Tekanan Keluarga

"Kalau memang tetap diselenggarakan dipertimbangkan juga tanggap darurat ini kan diperpanjang sampai 19 April," ungkapnya.

Terlebih kata Arifin, pemilihan wagub DKI digelar di ruang tertutup dan melibatkan keramaian.

Rinciannya, 106 anggota DPRD DKI termasuk pimpinan, serta para staf. Ada pula undangan bagi pihak eksekutif seperti Gubernur, Sekretaris Daerah, hingga lima wali kota.

Baca: Rayakan 10 Tahun Pernikahan, Nia Ramadhani Posting Foto Akad di Instagram

"Bisa lebih dari 200 orang yang hadir. Itu juga harus dipertimbangkan," jelas Arifin.

Dengan jumlah sebanyak itu, ia khawatir ajang pemilihan wagub DKI di tengah wabah corona tidak diizinkan oleh pihak kepolisian.

"Kita khawatir nggak mendapat izin dari kepolisian. Jarena itu kan melibatkan orang banyak," katanya.

1.677 kasus corona di Indonesia