Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi akibat pandemi corona angkanya lebih dari 2 juta. 

Hal ini dikhawatirkan bisa berdampak pada situasi keamanan.

Istana turut menyoroti ancaman keamanan, konflik dan peningkatan kriminalitas akibat gelombang PHK. ‎

Polri juga membenarkan adanya risiko tindakan kriminal yang dapat menganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

Menyikapi ini Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti berpendapat arahan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis untuk mengantisipasi kemungkinan rawannya keamanan akibat dampak pandemi corona melalui telegram ST/1238/IV/OPS.2/2020 sudah sangat baik dan harus dijalankan oleh seluruh jajaran.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kata Poengky, anggota Polri harus mengedepankan tindakaan preventif.

Memetakan tempat rawan kejahatan serta meningkatkan patroli dan razia sudah selayaknya dilakukan.

Jika masih ada yang melanggar maka anggota Polri dapat melaksanakan penegakan hukum.

"Polri juga harus koordinasi dengan Pemda dan pihak swasta terkait CCTV guna dapat mengakses CCTV di seluruh wilayah," ujar Poengky saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (27/4/2020).

Poengky juga meminta Polri menggunakan teknologi dan peralatan yang modern termasuk drone untuk melakukan pemantauan dari udara.

"Drone bisa dimanfaatkan untuk memantau wilayah yang sulit dijangkau," imbuhnya.

Lebih lanjut, Poengky mengapresiasi langkah Polri yang banyak membantu masyarakat terdampak virus corona dengan berbagai upaya.

Misalnya merealokasikan dana Polri untuk program Keselamatan membantu sopir dan kernet terdampak dengan pelatihan dan diberi bantuan Rp 600 ribu per bulan. selama tiga bulan.

"Polri bersama-sama TNI sudah banyak membangun dapur umum dan membagikan makanan bagi masyarakat terdampak. Termasuk membagikan sembako hingga ke pelosok. Ini juga bisa meminimalisir angka kriminalitas," tambahnya.
--