TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak punya anggaran untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi 1,1 juta keluarga penerima manfaat (PKM) di wilayahnya.

Pernyataan tersebut mendapatkan pro kontra.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lepas tangan soal dana bantuan sosial (bansos) berbau politis.

Sebab, pernyataan yang dilontarkan saat rapat bersama Komisi XI DPR RI itu tak sejalan dengan program-program yang telah dijalankan Anies.

"Tuduhan Menkeu Sri Mulyani bukan hanya tidak sejalan dengan upaya Gubernur Anies. Saya menilai pernyataan tersebut sudah politis," ucapnya, Jumat (8/5/2020).

Taufik mengatakan, bila Sri Mulyani ingin menjegal langkah Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024 mendatang, seharusnya dilakukan dengan cara lebih baik dan tidak mengeluarkan pernyataan yang memojokan.

"Saya yakin publik tahu arah dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani dan pejabat pemerintah pusat lainnya. Kelihatan sekali perseteruan politiknya," ujarnya.

"Kalau tujuannya ingin menjegal Anies Baswedan di kontestasi politik 2024, janganlah menggunakan cara tidak elegan seperti ini," sambungnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta mengatakan, cara yang digunakan Sri Mulyani untuk menjegal Anies ini malah menyakiti hati rakyat Jakarta yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Sebab, tak ada salahnya bila warga Jakarta yang sedang dilanda musibah ini mendapat bantuan dua kali, baik dari pemerintah pusat maupun Pemprov DKI.

HALAMAN SELANJUTNYA=======>>>>>>>>>