"Seharunya kita bisa terlebih dahulu memotong anggaran Rp 1,5 triliun untuk RTH, lalu ada juga Rp 1,2 triliun untuk trotoar. Tidak Perlu memotong anggaran dari TKD ASN kita."

"Mengapa Bapak Gubernur terlebih dahulu mengorbankan ASN? Memotong TKD-nya 50 persen."

"Jangan mengorbankan ASN kita. Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh Bapak Gubernur, terimakasih," tandasnya.

Baca: Sandiaga Uno Ungkap Pilih Ngalah hingga Anies yang Jadi Calon Gubernur: Sempat Yakinkan Prabowo

Rencana Pemotongan TKD ASN 50 Persen

Dikutip Wartakotalive, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir mengatakan, tunjangan ASN akan disesuaikan dengan kontraksi ekonomi yang terdampak Covid-19 dan memengaruhi APBD DKI Jakarta.

Menurutnya, pemotongan TKD direncanakan hingga 50 persen yang akan dimulai pada Mei 2020 ini.

“Keputusannya sedang dirancang. Saat Pendapatan Daerah stabil, (Pembayaran TKD) akan kembali normal."

"Tapi semua tenaga medis dan paramedis yang menangani langsung Covid-19 itu dikecualikan. Kalau yang tidak menangani Covid-19, tetap dipangkas,” ujar Chaidir.

Meski demikian, tenaga medis yang tak berhadapan langsung dengan pasien Covid-19 bakal tetap dipotong tunjangannya.

Contohnya petugas kesehatan di bagian administrasi.

"Tenaga medis dan paramedis itu kan ada yang melayani langsung pasien, tapi kan ada juga yang di belakang meja."

"Kalau di belakang meja apakah dapat misalnya di bagian administrasi? Kan tidak," kata dia dikutip dari Kompas.com. 

Nantinya Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI yang akan mendata tenaga medis mana yang dipotong tunjangannya dan mana yang tidak.

"Nanti Dinas Kesehatan membuat usulan berapa paramedis yang langsung menangani Covid-19. Ini kan kemampuan ekonomi kita terbatas karena kontraksi ekonomi," tuturnya.

Baca: Warga DKI Dilarang Mudik Lokal, Anies: yang Boleh Mudik Virtual