Tribun

Wagub Riza Patria Jawab Kritikan DPRD DKI Soal 3 Tahun Kepemimpinan Anies, dari Banjir - DP 0 Rupiah

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjawab kritik anggota DPRD DKI Jakarta atas tiga tahun kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Wagub Riza Patria Jawab Kritikan DPRD DKI Soal 3 Tahun Kepemimpinan Anies, dari Banjir - DP 0 Rupiah
dok. Pemprov DKI
Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Senin (1/6/2020) sore tadi meninjau beberapa titik pemeriksaan PSBB dan SIKM di Jalan Inspeksi Kalimalang, Jakarta Timur. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjawab kritik anggota DPRD DKI Jakarta atas tiga tahun kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. 

Mayoritas anggota parlemen di Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu menyoroti penyediaan rumah DP 0 rupiah dan pengendalian banjir belum optimal.

Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga politisi Partai Gerindra ini bersuara.

Dia mengatakan, janji kampanye Anies Baswedan  bukanlah disusun untuk tiga tahun kepemimpinan.

Baca juga: 3 Tahun Anies Baswedan Jadi Gubernur DKI, Anggota Dewan Pertanyakan Nasib Rumah DP 0 Rupiah

Menurutnya program Anies Baswedan dibuat untuk lima tahun seperti tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2017-2022.

“Yah kan pak gubernur sudah mengatur, program ini kan bukan tiga tahun, tapi program kepemimpinannya kan sudah diatur," kata Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jumat (16/10/2020).

"Mana yang konsentrasi lalu mana yang pertama, dan mana tahun kedua, tahun ketiga dan tahun keempat, termasuk banjir dimulai dari tahun pertama sampai tahun ke lima, jadi ada tahapannya,” lanjutnya.

“Untuk konsentrasinya, sampai ke sana makin ke atas, namun kan harus diperhatikan ada masalah Covid-19 sehingga anggarannya berkurang,” tambah pria yang akrab disapa Ariza ini.

Baca juga: Pelajar Ikut Demo Anti UU Cipta Kerja, Anies: Kalau Ada Anak Peduli Soal Bangsanya Bagus Dong!

Menurutnya, pandemi virus corona atau Covid-19 berimplikasi pada anggaran yang ada.

Bahkan tunjangan kinerja daerah (TKD) pegawai terpaksa dikurangi hingga 50 persen untuk dialihkan dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Ibu Kota.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas