Dalam pasal 11 Perda itu disebutkan bahwa baliho atau reklame tidak boleh dipasang disembarang tempat.

Pada pasal 13 ayat 1 Perda menyebutkan bahwa pemasangan baliho atau reklame harus mendapat izin tertulis dari gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur.

Kemudian, pada ayat 2 juga disebutkan bahwa setiap pemanfaatan titik reklame pada sarana dan prasarana kota dikenakan titik sewa reklame.

Perintah Pangdam Jaya

Video sejumlah pria berbaju loreng mencopot baliho bergambar Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab (HRS), viral di media sosial.

Panglima Daerah Komando Militer Jaya/Jayakarta (Pangdam Jaya) TNI AD, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, mengatakan sejumlah pria itu adalah anggotanya.

"Oke, ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya," tegas Dudung, sapaannya, seusai apel kesiapan bencana dan pilkada serentak, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020) pagi.

Sebab, kata dia, Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta beberapa kali berusaha mencopot baliho itu selalu gagal.

Massa FPI dinilai nekat memasang baliho itu lagi.

"Karena beberapa kali Satpol PP menurunkan, dinaikkan lagi," ucap Dudung.

Dudung pun menugaskan sejumlah pria berbaju loreng yang mencopot baliho HRS adalah anggota Garnisun.

"Perintah saya itu. Begini, kalau siapapun di republik ini, siapapun, ini negara hukum. Harus taat kepada hukum," jelas Dudung. 

"Kalau masang baliho itu jelas ada aturannya. Ada pajaknya, tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Seakan-akan dia paling benar. Tidak ada itu," lanjutnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Baliho Rizieq Shihab Diturunkan Anggota TNI, Kepala Satpol PP DKI Beri Komentar Begini,