Setahun Pandemi Covid-19, Begini Reaksi Wagub DKI dan Wali Kota Bekasi
Pandemi Covid-19 sudah 1 tahun melanda tanah air, sejumlah kepala daerah curhat, bersuara terkait penanganan virus corona di wilayahnya masing-masing.
Penulis: Theresia Felisiani
Sebelumnya Ahmad Riza Patria berulang kali meminta warganya untuk patuh terhadap protokol kesehatan dan gerakan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan).
Upaya ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, yang sampai Rabu (17/2/2021) kasus aktifnya mencapai 15.917 orang.
"Jangan menunggu keluarga kita kena Covid-19, baru kita menyadari betapa bahayanya virus ini," kata Ariza di Balai Kota DKI pada Rabu (17/2/2021) malam.
Apalagi, kata Ariza, bila keluarga yang bersangkutan meninggal dunia.
Mereka baru disiplin terhadap prokes dan 3M untuk mencegah penyebaran Covid-19.
"Saya harap jangan seperti itu, karena kita sudah lihat setiap hari angkanya terus bertambah karena banyak yang terpapar. Bahkan tidak sedikit yang meninggal," imbuhnya.
Baca juga: Kejati DKI Penuhi Panggilan Pengadilan, MAKI : Alhamdulillah, karena Berkas Apapun Ujungnya di Sana
Karena itu, kata dia, obat 'pencegah' yang terbaik saat ini adalah melaksanakan protokol Covid-19, sekalipun pemerintah menggencarkan vaksinasinya.
Dia juga meminta warga bersabar karena pada saatnya masyarakat akan mendapatkan jatah vaksin seperti tenaga kesehatan (nakes) dan pelayanan publik lainnya di Jakarta.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga telah meningkatkan upaya 3T, yaitu testing (pengetesan), tracing (pelacakan) dan treatment (pengobatan).
Untuk pengetesan, DKI telah melakukan rata-rata pemeriksaan PCR kepada 274.608 orang per 1 juta penduduk.
Kemudian untuk pelacakan Covid-19 dilakukan kepada 30 orang yang menjalani kontak erat dengan orang yang terpapar Covd-19.
Baca juga: Anies Akan Larang Mobil Berumur Lebih dari 10 Tahun Masuk Jakarta, DPRD DKI Singgung Masalah Baru
Sementara untuk langkah pengobatan, DKI telah menyiapkan 106 rumah sakit rujukan dengan tempat tidur isolasi mencapai 8.275 unit dan 1.130 unit tempat tidur ICU.
Fasilitas kesehatan yang disediakan setelah Pemprov DKI menggandeng lembaga vertikal, BUMN, TNI-Polri, dan pihak swasta.
"Namun demikian, betapapun kebijakan yang kami buat, sebanyak apapun aparat yang kami hadirkan, termasuk beratnya sanksi yang kami berikan, ternyata itu hanya memberikan kontribusi 20 persen terhadap keberhasilan kita memutus mata rantai," katanya.