Setahun setelah penanganan Covid-19, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui mulai kelelahan.

Pandemi yang berlarut-larut, secara tidak langsung menggangu jalannya pemerintahan.

Setahun penanganan pandemi terhitung sejak 2 Maret 2020, hari di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia.

"Lama-lama kan capek juga biaya, belum insentif nakesnya (tenaga kesehatan) belum alatnya," kata Rahmat, Senin (1/3/2021).

Kegiatan pemerintah yang sangat terganggu ialah di bidang infrastruktur, hampir separuh anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) difokuskan untuk penanganan pandemi.

Belum lagi lanjut dia, dampak berantai dari pandemi Covid-19 yang sudah terasa ke sektor ekonomi, investasi dan pengangguran.

"Sehingga terganggu infrastruktur yang lain, kan sekarang kita separuh (APBD) kita fokuskan ke sini penanganan covid," tuturnya.

"Belum lagi kondisi ekonomi, pedagang yang masih terganggu, tempat hiburan, investasi, kemudian pengangguran kan banyak efek lanjutannya," ucapnya.

Keterisian Tempat Tidur di Ruang Isolasi Pasien Covid-19 Berangsur Menurun

Meski begitu, perkembangan penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bekasi mulai tampak terkendali.

Hal ini dilihat dari tingkat kesembuhan dan penularan.

"Tapi ini turun (positivity rate), sekarang kalau ada 130 (sampel spesimen PCR tes) yang kena (terkonfirmasi posotif) 40, kalau kemarin kan yang diuji 300 yang kena 100, sekitar 30 persen sekarang udah turun sekitar 20 persen," terangnya.

Ditambah tingkat keterisian rumah sakit isolasi pasien Covid-19, dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) hingga saat ini BOR (bed occupancy rate) berada di angka 66 persen.

"BOR 66 Persen per hari ini, artinya kalau kapasitas tempat tidur kita 1.700, 66 persennya keisi udah hampir separuh kosong, tapi kalau sudah 80 persen itu hati-hati," tegasnya.

Berdasarkan data situs corona.bekasikota.go.id, kumulatif Covid-19 di Kota Bekasi hingga Senin (1/3/2021) sebanyak 34.265 kasus.

Dari jumlah kumulatif itu, sebanyak 33.227 kasus dinyatakan sembuh, 589 masih dalam perawatan dan 449 kasus meninggal dunia.

Baca juga: Penculikan Anak Modus Iming-iming Ikan Cupang Terjadi di Bekasi Utara 

Sempat Tersandung Acara Ulang Tahun di Puncak Bogor

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan masalahnya di villa kawasan Cisarua, Kabupaten Bogor sudah rampung.

Orang nomor satu di Kota Bekasi itu juga memastikan tidak ada pelanggaran yang harus diproses.

Pria yang akrab disapa Pepen ini mengatakan, kegiatan kumpul-kumpul di hari ulang tahunya pada, Rabu 3 Februari 2021 memang sempat didatangi Camat Cisarua, Deni Humaidi beserta Kaposlek dan Danramil setempat.

"Sudah dijelaskan ke Camat, ke Kapolsek dan Danramil, ya sudah memang kita tidak melakukan apa-apa. Selesai sudah tidak ada apa-apa, makanya kok diberitakannya sampai seperti itu," kata Pepen, Selasa (16/2/2021).

Dia menegaskan, kegiatan kumpul itu tidak disengaja, niatnya hanya mengundang anak istri berkumpul di villa miliknya sembari merefleksi diri di hari ulang tahun.

Namun masalahnya, sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota Bekasi hadir tanpa diundang.

Mereka kata Pepen, secara inisiatif datang ke villa sehingga dianggap menggelar kegiatan yang memicu kerumunan.

"Nah ini yang dianggap jadi persoalan, karena yang datang ini tidak tertib, jalan kecil mau parkir sehingga ada kegiatan orang (warga sekitar) yang terganggu," ucapnya.

Selama kegiatan berlangsung, pihaknya tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes), pejabat yang hadir juga hanya sekitar 20 orang.

Kehadiran Camat Cisarua, Kapolsek dan Danramil yang tergabung dalam Satgas Covid-19 Kecamatan Cisarua atas dasar aduan masyarakat.

Pepen menemui langsung para petinggi Kecamatan Cisarua, mereka melihat langsung kondisi yang ada dan bukan dinilai sebagai pelanggaran.

"Pelanggarannya apa gitu, kalau pelanggaran kan saya diproses sama camat di sana selaku ketua satgas kecamatan," tuturnya.

Dia juga mengaku, sudah mendapat klarifikasi dari Bupati Bogor Ade Yasin, memastikan bahwa kegiatannya tidak dikategorikan sebagai pelanggaran prokes.

"Ya kalau ada kerumunan, berarti kan ada proses tuh, tidak ada apa-apa kok clear semua dan Bupati Bogor juga sudah memberikan klarifikasi," tegasnya. (tribun network/thf/TribunJakarta.com/Wartakotalive.com/Kompas.com)