Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Polemik pemecatan Viani Limardi sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diduga menggelembungkan dana reses terus bergulir.

Apalagi Sekretaris Dewan DPRD DKI menyebut tak ada penggelembungan dana reses oleh Viani.

Aliansi Timur Indonesia (ATI) merespons hal tersebut dengan memberi dukungan kepada Viani dan mengecam langkah PSI yang memecat Viani.

"Kami menuntut PSI untuk menyatakan permohonan maaf. Jika tak dilakukan, kami akan upayakan untuk jangan pilih PSI karena ini adalah partai yang dikelola dengan cara-cara feodal," kata Ketua Umum ATI Emanuel Mikael Kota kepada wartawan, Jumat (8/10/2021).

Baca juga: Dipecat PSI Tapi Hadiri Rapat DPRD Bahas Banjir, Viani Limardi: Saya dari Fraksi Rakyat DKI Jakarta

Emanuel sendiri memahami bahwa Viani sudah menerima surat pemecatan itu dan ATI menyadari itu hak prerogatif PSI.

"Tapi ada catatan kritis di situ bahwa Viani menggelembungkan dana reses dan itu yang menjadi catatan kami. Sebab itu sudah dibantah oleh Sekwan DKI bahwa tidak ada penggelembungan dana reses oleh Viani, jadi bagi kami ini framing yang dibuat oleh partai, untuk menzolimi kadernya sendiri, untuk memfitnah kadernya sendiri demi popularitas," lanjut Emanuel.

Mala itulah, Emanuel menyebut PSI bukan lagi pilihan ATI.

"Karena partai yang dikelola dengan cara-cara feodal begini tak patut lagi untuk dipilih," tandasnya.

Sementara itu, Sekjen ATI Bobby Risakotta mengatakan bahwa Viani bukan hanya mewakili dapilnya di Jakarta Utara tetapi merupakan representasi masyarakat Indonesia Timur yang duduk di keanggotaan DPRD DKI Jakarta.

"Selain itu, Viani juga bagian dari Aliansi Timur Indonesia di mana yang bersangkutan adalah Wasekjen DPP Aliansi Timur Indonesia," katanya.

Bobby menilai bahwa pemecatan Viani benar-benar mendegradasi arti Solidaritas itu sendiri.

Sebab, menurutnya, partai yang menjunjung tinggi solidaritas justru gagal menunjukkan hal tersebut.

"Sehingga tanpa dasar yang kuat bahkan berbau fitnah melakukan pembunuhan karakter sekaligus mencemarkan nama baik seorang Viani," tambahnya.

Dia menyayangkan hal-hal yang bersifat internal disuguhkan di media sosial secara masif.

"Lalu diframing bahwa Viani menggelembungkan dana reses dan dimunculkan yang sungguh mempermalukan Viani dan keluarga besarnya," tambah Bobby.

"Kami akan tetap berdiri di atas dasar kebenaran bersama Viani, dan kami akan lawan setiap rekayasa, kebohongan dan intrik politik yang sedang dimainkan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Indonesia Timur adalah daerah yang sangat menjunjung tinggi solidaritas," pungkas Bobby.

Sebelumnya, Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD DKI mengaku sudah mengecek seluruh laporan pertanggungjawaban reses pertama anggota DPRD, termasuk dari Viani Limardi.

"Dana reses yang telah dijalankan oleh seluruh anggota dewan, termasuk Ibu Viani, untuk reses pertama di bulan Maret itu sudah dipertanggungjawabkan dan sudah selesai laporan keuangannya, dan di situ kami cek tidak ada penggelembungan dana reses," kata Plt Sekwan DPRD DKI, Agustinus, kepada wartawan, Selasa (5/10/2021).