Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Rifqi Adyatama mengatakan bahwa ada upaya penggembosan terhadap gerakan mahasiswa.

Hal ini sekaligus merespons pernyataan Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Unang Sunarno yang menyebut bahwa sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus batal menggelar Aksi Tolak Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023) akibat upaya penggembosan.

"Nah untuk penggembosan-penggembosan itu mungkin pasti ada," katanya saat ditemui di sela-sela aksi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023).

Baca juga: 500 Mahasiswa Demo Tolak Perppu Ciptaker, BEM UPN: Pemerintah Bikin Kebijakan Sewenang-wenang

Ia menjelaskan alasan adanya upaya penggembosan tersebut. Kata Rifqy, upaya pemerintah belakang ini untuk meminimalisir gerakan mahasiswa ialah dengan cara membuat kebijakan di saat pergantian kabinet BEM di berbagai kampus.

"Per hari ini memang pintarnya pemerintah per hari ini adalah, mereka membuat suatu kebijakan di era di saat kita semua eksekutif mahasiswa pada saat proses pergantian kabinet. Mereka mengesahkan di akhir tahun yang di mana di akhir tahun banyak kampus-kampus yang sedang melaksanakan pemilihan," ujarnya.

Sehingga, kata Rifqi, upaya menekan gerakan mahasiswa tidak lagi diiming-imingi uang ataupun jabatan tertentu. 

Namun saat ini menggunakan momentum yang tepat.

"Jadi penggembosan itu secara struktural, mereka sudah lebih pintar dari mahasiswa per hari ini,” ujarnya.

Baca juga: 13 Serikat Pekerja Tuntut Perppu Cipta Kerja Dicabut Karena Tak Disetujui DPR

"Tidak lagi menggunakan uang, tapi dengan menggunakan kucing-kucingan, momentum seperti itu," lanjut Rifqy.

Di sisi lain, lanjut dia, sejumlah mahasiswa terus melakukan konsolidasi guna meminimalisir upaya penggembosan itu.

"Makanya kemarin kita mencoba bertemu dan kominikasi dengan kawan-kawan dari Trisakti dan juga UIN Ciputat bahwasanya kita harus memikirkan bagaimana kedepannya kita bisa lebih dua langkah daripada mereka semua, supaya tidak ada narasi-narasi digembosi, pengamanan dan lain-lain," tuturnya.

Diketahui, Massa yang tergabung dari elemen buruh hingga mahasiswa mulai mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023).

Massa mulai mendatangi DPR RI sekira pukul 13.00 WIB.

Dalam longmarch tersebut terlihat massa aksi membawa sejumlah atribut aksi simbolis yakni keranda, tumpeng hingga hasil bumi.

Keranda tersebut berwarna putih dengan tulisan ‘korban cipta kerja’ pada satu sisi dan ‘gugurnya suara rakyat’ pada sisi lainnya.

Sementara tumpeng terlihat berisi sebuah tumpukan nasi yang disusun dengan lauk pauk berupa ayam hingga tempe yang mengelilingi tumpeng tersebut.

Kemudian terdapat pula hasil bumi berupa buah-buahan hingga kacang-kacangan.

Anggota PP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Punco mengatakan bahwa tumpeng, keranda hingga hasil bumi diarak langsung menuju gedung DPR RI.

“Ini menjadi bukti bahwa barang ini diarak atas penderitaan, ini menjuiai pemerintah menjadikan rakyatnya sebagai budak untuk kepentingan merek, di satu sisi hadiah dan anomali,” katanya.

“Inilah kami bawa tumprng sebagai rasa syukur sekaligus protes. Dan keranda ini,” lanjut dia.

Nantinya, tumpeng dan hasil bumi tersebut akan diberikan kepada Anggota DPR RI yang bertemu demonstran.

Aksi demonstrasi meminta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) dicabut. 

"Kalau estimasi dari Gebrak (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) sendiri kurang lebih 5 ribuan. Mahasiswa juga katanya lima ribuan, tetapi total sekitar 15 ribu," kata Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno saat dikonfirmasi, Selasa.

Menurutnya, mahasiswa yang akan menggelar demonstrasi sudah melakukan konsolidasi.

Namun, Sunarno menyebut adanya upaya pengendusan massa aksi agar tak menggelar demonstrasi.

"Biasa lah, katanya aksi hari ini ditunggangi. Jadi, banyak yang mundur kayaknya dari kelompok mahasiswa," ujarnya.

Dia menuturkan mereka akan meminta DPR RI untuk mencabut Perppu Ciptaker karena secara substansinya masih sama dengan Omnibus Law Ciptaker.

Sunarno menambahkan Perppu Ciptaker akan berdampak pada kaum buruh, petani, mahasiswa, dan tenaga medis.

"Dan juga di sektor lingkungan hidup, jadi tidak hanya di klaster ketenagakerjaan yang kita tolak, tapi semua sebenarnya," imbuhnya.