TRIBUNNEWS.COM - Agar proses belajar mengajar di pesantren terus berlangsung di tengah masih tingginya angka penularan Covid-19, Kementerian Agama mengeluarkan Protokol Kesehatan yang wajib diterapkan di pesantren. Protokol Kesehatan itu memuat 14 poin.

Menanggapi 14 Point Protokol Kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, ada beberapa poin yang tidak bisa diserahkan ke pengasuh atau pengelola pesantren. “Contohnya, pesantren harus menyediakan ruang isolasi yang terpisah dengan kegiatan belajar,” ujar pria yang akrab dipanggil Gus Jazil itu, Jakarta, 20 Juni 2020. Untuk itu diharap Kementerian Agama membantu masalah ini.

Selanjutnya, poin yang mengharuskan pesantren menyediakan makanan gizi seimbang yang dimasak sampai matang dan disajikan oleh penjamah makanan (juru masak dan penyaji) dengan menggunakan sarung tangan dan masker. Menurutnya, aturan ini memberatkan pengasuh pesantren karena tidak semua pesantren menyediakan makanan buat santri. “Banyak pesantren di mana santrinya masak sendiri," ujarnya.

Menurut politisi dari PKB itu, Kementerian Agama jangan hanya menerbitkan aturan atau panduan kesehatan proses belajar mengajar di pesantren di masa new normal. "Jangan sekadar menerbitkan panduan, kemudian membiarkan pesantren jalan sendiri,” tuturnya.

Jazilul Fawaid berharap, Kementerian Agama selain ikut membantu juga mengawal pelaksanaan protokol kesehatan di pesantren. “Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, jangan hanya mendorong pesantren mengikuti protokol kesehatan. Imbauan saja tidak cukup,”ucapnya.

Meski demikian, dirinya senang sebab selama masa new normal, pemerintah turut memperhatikan pesantren. “Saya bersyukur ada perhatian kepada pesantren,” tuturnya.

Dari perhatian yang diberikan pemerintah kepada pesantren, sangat diharapkan dalam bentuk mengatasi kesulitan yang dialami pesantren dalam menerapkan Protokol Kesehatan. “Pemerintah harus menghitung bantuan biaya untuk masker, rapid test, hand sanitizer, maupun sarana penunjang lainnya,” paparnya.

Jazilul menjelaskan, bantuan diperlukan agar jangan sampai pesantren memungut iuran dari wali santri sehingga akan memberatkan wali santri. Bila masalah fasilitas pendukung penerapan Protokol Kesehatan tak ada masalah, maka menurut Gus Jazil dapat membuat pesantren fokus mengejar ketertinggalan proses belajar mengajar yang selama ini terganggu akibat pandemi Covid-19.

Untuk membantu pesantren menerapkan Protokol Kesehatan, Jazilul Fawaid mengharap adanya kerja sama antar kementerian dan lembaga terkait, termasuk dengan Gugus Tugas Covid-19. Dalam waktu dekat, dirinya juga akan meminta agar Kementerian Agama mengunjungi pesantren untuk melihat, mensimulasi, dan mendengar keluhan dari pengasuh pesantren dan santrinya. 

“Ya memang memberatkan kalau hanya dilakukan oleh Kementerian Agama. Tidak akan bisa kalau dilakukan oleh satu kementerian,” pungkasnya. (*)