TRIBUNNEWS.COM - Berkaitan dengan permasalahan TKI,anggota komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh mengatakan hal itu disebabkan lemahnya perlindungan pemerintah terhadap TKI selama ini. Karena itu dibutuhkan pengawasan yang luar biasa untuk melindungi TKI/WNI di luar negeri.

“Satgas TKI yang dibentuk pemerintah juga belum memberikan solusi konkrit dalam perlindungan TKI di luar negeri,” kritiknya, seperti tertulis dalam rilis yang diterima redaksi Tribunnews.com, Kamis (25/4/2013).

Sebagai fungsi pengawasan, kami mengusulkan untuk dibentuk Tim Pengawas Perlindungan TKI di Luar Negeri agar permasalahan yang merugikan TKI tidak berlangsung terus menerus dan berlarut-larut. “Pembentukan Timwas ini juga harus bekerja sejalan dengan Pansus RUU Perlindungan Pekerja di Luar Negeri,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini juga mengkritik sikap pemerintah RI yang sangat lemah merespon permasalahan WNI. Jika kebijakan politik luar negeri Indonesia lemah dan tidak  bersikap dengan melakukan tindakan tegas, maka dikhawatirkan akan terjadi anarkisme balik di Indonesia.

“Kepada seluruh elemen pemerintahan RI harus juga bertindak, jangan hanya membuat statemen yang bersifat menenangkan dan berupa wacana belaka atau justru menyalahkan pihak tertentu,” terangnya.
Jika pemerintah tidak bertindak sesegera mungkin, maka hampir dapat dipastikan trend kekerasan terhadap TKI/WNI akan terus terjadi. “Kredibilitas pemerintah akan semakin dipertanyakan jika tidak segera melakukan tindakan tegas untuk melindungi TKI/WNI,” katanya.

Sementara peneliti For Migran, Jamal menilai pernyataan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Mustafa Bin Ibrahim al-Mubarak sebagai bentuk pelecehan terhadap buruh migran Indonesia.
Dubes Arab Saudi tidak berpikir bahwa buruh migran disiksa atau dianiaya sama saja dengan menginjak harga diri bangsa.

“Dubes tidak mempunyai sensitivitas terhadap persoalan buruh migran, karena itu dia seharusnya dipulangkan dan dicopot dari jabatannya karena gagal melindungi buruh migran di Arab Saudi,” tegasnya.