TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belum adanya hasil seleksi komisioner pengganti Komisi Informasi Pusat (KIP)  yang baru, membuktikan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lamban. Padahal, komisioner KPI Periode 2009-2013 berakhir 2 Juni 2013.

Anggota Koalisi Freedoom of Information Network Indonesia (FOINI) dari Pattiro, Iskandar mengaku sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung, sudah memberitahukan Pemerintah, bahkan Dewan Pertimbangan Presiden jauh hari.

"Koalisi mencoba memastikan proses seleksi anggota KIP agar bisa mendapat calon berintegritas, dan akhirnya tim seleksi menelurkan 21 nama dan 7 nama cadangan. Sayang sudah sebulan di Presiden tak ada kabar," ujar Iskandar di Kantor KIP, Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Terakhir, kabar yang diterima Koalisi bahwa sejumlah 21 nama sudah diserahkan ke DPR RI dalam hal ini Komisi I, namun itupun sekitar akhir Mei bulan lalu. Sementara masa berakhir komisioner KIP berakhir terhitung 2 Juni 2013.

"Makanya kami menilai kinerja kepersidan sangat lamban dan tidak punya prioritas," lanjut Iskandar yang mengaku pernah mendengar, konon Presiden SBY memproritaskan untuk menyegerakan seleksi komisioner tapi lambat.

Hendrik Yosdinar dari Yappika menambahkan, keterlambatan Presiden dan Tim Seleksi anggota KIP merupakan hal serius, karena jaminan masyarakat memperoleh keterbukaan informasi publik terkendala.

Karena sidang-sidang terkait informasi publik yang ditujukan untuk masyarakat tak bisa jalan. Ini membuat hak masyarakat mendapatkan informasi menjadi tertunda. Perlu diingat, implementasi informasi publik adalah bagian open governance.

"Kami melihat tak ada prioritas SBY dalam menyelesaikan permasalahan. Dia lebih senang berjalan-jalan berburu hadiah. Tidak ada bedanya dengan Fatin yang memburu hadiah X-Factor," sindirnya sambil mengingatkan, kelalaian ini bukan pertama, tapi terus berulang.