TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hasrul Azwar menyayangkan pemberitahuan pemotongan kuota haji 20 persen oleh pemerintah Saudi Arabia terlalu mendadak, yakni baru 6 Juni lalu.

Pemberitahuan mendadak ini sangat merugikan semua pihak di Indonesia, baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat yang telah menunggu lama untuk bisa berangkat menjalankan ibadah haji pada tahun ini.

"Tentunya kita bersedih, berduka dengan pemotongan ini, yang kita baru tahu berdasarkan surat menteri haji Saudi Arabia tertanggal 06 Juni 2013, yang intinya memberitahukan bahwa setiap negara dikurangi kuota hajinya sebesar 20 % masing-masing negara, jadi benar tadi kita dikurangi sebesar 40.2200 jadi kuota kita selama ini adalah 211.000, dari 211.000 katakan lah yang ONH Plus, ONH Plus 17.000 calon haji, kemudian untuk petugas dan lainsebagainya 194.000, skarang hanya tinggal 164.000 ," ungkap anggota Komisi VIII DPR ini dalam diskusi "Antisipasi Pemotongan Kuota Haji 20 Persen", di Kompleks Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/6/2013).

"Dan kabar yang terakhir bukan hanya terjadi pada tahun ini akan tetapi sampai 2016, makin menyedihkan," katanya.

Menurutnya, satu hal yang membuat kecewa adalah mengapa pemberitahuan ini terkesan mendadak. Mengapa tidak pada awal, ketika Menteri Agama, Suryadharma Ali menandatangani MoU dengan menteri Haji Arab saudi, yang itu jauh sebelumnya.

Karena kalau itu diberitahukan sebelumnya maka potensi kerugian yang dialami pemerintah ataupun swasta yang akumulasinya kurang lebih Rp817 miliar, maka itu tidak akan terjadi.

Kata dia lagi, sekarang bagaimana dengan calon haji yang sudah membayar? Bagaimana juga dengan pemondokan di Madinah sudah di kasih uang muka?

"Pemondokan di Makkah sudah dikasih uang mukanya, di Jeddah pun sudah di panjer, yang lebih tragis lagi adalah penerbangan. Memang ada penerbangan yang memahami itu, tetapi ada penerbangan yang lain, mereka enggak akan perduli," katanya.