Pilgub Jatim Cermin Buruknya Demokrasi
Kasus terjegalnya Khofifah-Herman di Pilgub Jatim menambah daftar panjang catatan buram demokrasi di Jatim.
Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Untuk ke sekian kalinya, kasus pilkada Jawa Timur kembali jadi perbincangan publik nasional gara-gara penyelenggaraannya yang tak demokratis. Kasus terjegalnya Khofifah-Herman di Pilgub Jatim menambah daftar panjang catatan buram demokrasi di Jatim.
Ketua Koordinator Cabang Korps PMII Putri (Kopri) Jawa Timur, Athik Hidayatul Ummah mengatakan, terjegalnya Khofifah di pilgub Jatim menjadi cermin buruknya demokrasi di Jatim. Hak konstitusional orang dipasung sedemikian rupa, sehingga Ketua Umum Muslimat NU itu batal tampil di pilgub Jatim.
"Apalagi fakta-fakta yang muncul di tiga kali persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jelas membuktikan adanya upaya penjegalan. Diduga ada kekuatan besar yang membuat Komisioner KPU tak netral," kata Athik Hidayatul Ummah dalam pernyataan tertuls yang diterima Tribunnews.com, Selasa (30/7).
Ia berharap, DKPP mengeluarkan keputusan seadil-adilnya, Rabu (31/7), besok. Selain menindak tegas semua pelaku penodaan demokrasi di Jatim, hak konstitusional Khofifah-Herman juga dikembalikan. Ketua Umum Muslimat NU dan mantan Kapolda Jatim itu harus masuk sebagai pasangan calon pada pilgub 29 Agustus mendatang.
"Demokrasi di Jatim harus diselamatkan. Bu Khofifah sudah dua kali menjadi korban kejahatan politik. Ini tak boleh dibiarkan. DKPP harus bisa menjadi penyelamat, demi kebaikan Jawa Timur dan masyarakat nasional," jelasnya.
Lolosnya Khofifah-Herman sebagai pasangan calon Gubernur Jatim, katanya, akan menentukan nasib demokrasi di Jatim dan nasional. "Kalau beliau tidak lolos, jumlah golput pasti tinggi, terutama kalangan perempuan. Apalagi orang sudah tak percaya pada penyelenggara pemilu," katanya.
Ia menambahkan, selain Papua, Jatim menempati rangking kedua dalam hal buruknya penyelenggaraan pilkada. Seperti diungkapkan Ketua DKPP, Jimly Assidiqi, banyak komisioner KPU dipecat gara-gara tak profesional dalam menjalankan tugasnya.
"Jatim terus jadi sorotan masyarakat nasional. Sayang sekali yang disorot bukan kebaikannya, tapi buruknya kualitas demokrasi. Ini sungguh memperihatinkan, karena terjadi di daerah yang selama ini menjadi barometer politik nasional," katanya.
