Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengaji vonis Djoko Susilo terkait uang pengganti. Diketahui, Majelis Hakim membebaskan terdakwa Djoko Susilo membayar uang pengganti sebesar Rp 32 miliar.

"Ini juga jadi bahan bahasan kami, kalau ada kerugian negara, wajib ada tuntutan uang pengganti. Kalau tidak dikabulkan, tentu kami pelajari dulu," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnaen di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9/2013).

Zulkarnaen menjelaskan uang pengganti merupakan kerugian negara yang dihitung secara riil. Ia mengatakan ada kerugian lain yang tidak bisa dihitung KPK.

"Kami akan ada kajian, social cost, ada kerugian-kerugian lain, misalnya, di dalam hal bantuan terhadap masyarakat, seharusnya ada masyarakat yang harusnya ditolong, inikan ada kerugian," imbuhnya.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) membebaskan terdakwa Djoko Susilo membayar uang pengganti sebesar Rp32 miliar. Menurut majelis hakim, sebagaimana tertuang dalam amar putusannya, KPK sudah menyita aset milik mantan Kakorlatas Polri itu dari kurun waktu 2003-2010 senilai Rp 54,6 miliar dan 60 ribu dolar AS.

Dalam tuntutan jaksa, Djoko terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp 32 miliar dan memperkaya orang lain atau korporasi dari proyek pengadaan Simulator SIM pada 2011. Dalam proyek itu, negara dirugikan sebesar Rp 121,830 miliar.

Djoko, menurut jaksa, terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan membelanjakan, mengalihkan, dan mengatasnamakan aset dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Jaksa menilai harta kekayaan milik Djoko yang diperoleh sejak Oktober 2010-2012 dan harta tahun 2003-Maret 2010 merupakan hasil tindak pidana korupsi karena tidak sesuai dengan penghasilan resmi Djoko dan harta yang dilaporkannya dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).