TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Tjahjo Kumolo menilai harus ada langkah-langkah nyata ke depan baik sifatnya eksternal maupun internal dalam negeri terkait penyadapan oleh intelijen Australia terhadap pejabat Indonesia termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Perlu segera nota diplomatik pemerintah RI dilaksanakan dengan konkret terukur sambil menunggu respons balik Pemerintah Australia serta poltical will Perdana Menteri Menteri Australia Tony Abbot," kata Tjahjo dalam keterangannya, Sabtu (23/11/2013).

Selain itu, Tjahjo mengatakan Presiden SBY harus terus mendesak Australia atas nama rakyat dan bangsa Indonesia untuk meminta permohanan maaf.

"Pemerintah Australia secara resmi kepada Pemerintah bangsa dan negara RI karena ini terkait kedaulatan dan harga diri bangsa yang merdeka," kata Tjahjo.

Sekjen PDIP ini berharap semoga komunikasi Kemenlu RI dan Kemenlu Australia terjalin untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Indonesia tidak bisa hanya  menunggu apa langkah Australia saja dengan menunggu.

"Terkait kejadian bocornya penyadapan negara Australia ini setidaknya harus dijadikan momentum buat pemerintah RI untuk melakukan konsolidasi internal terpadu dan menghilangkan egoisme sektoral," kata dia.

Demikian pula, menurut Tjahjo, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri serta TNI dan Instansi Intelejen (BIN, BAIS, Lamseneg, dan lainnya harus duduk bersama melakukan pengecekan terhadap seluruh jaringan, piranti lunak dan piranti keras serta sandi-sandi negara harus dicek ulang dan diperbaharui untuk seluruh KBRI kita di dunia.

"Demikian pula pusat-pusat kantor strategis dan alat komunikasi lambang negara di Indonesia serta pendidikan SDM-nya dan berbagai MoU dengan negara didunia 'khususnya negara perbatasan harus dievaluasi kembali yang menguntungkan dan menjaga kedaulatan RI," kata dia.