Politik Dinasti Timbulkan Perilaku KKN
Survei yang kami lakukan menyatakan 46 persen responden menilai politik dinasti berdampak negatif
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - International Foundation for Elections Systems (IFES) menggandeng Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei nasional mengenai Persepsi Masyarakat Indonesia Menjelang Pemilu Legislatif 2014.
Satu diantara hasil survei tersebut menyebutkan masyarakat tidak menghendaki adanya politik dinasti. Belakangan, marak politisi yang berasal dari satu keluarga atau yang memiliki hubungan keluarga.
"Survei yang kami lakukan menyatakan 46 persen responden menilai politik dinasti berdampak negatif," kata Rakesh Sharma, Direktur Riset IFES di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (11/2/2014).
Rakesh mengatakan, responden menyatakan politik dinasti membuat demokrasi tidak demokratis. Selain itu responden juga menilai politik dinasti lebih mementingkan keluarga atau individu dibanding masyarakat.
"Masyarakat juga menilai politik dinasti mendorong praktek korupsi, kolusi dan nepotisme," tuturnya.
Survei tersebut melibatkan 1.890 responden yang merupakan pemilih di Indonesia sudah berusia diatas 17 tahun atau telah menikah. Survei tersebut dilakukan di 33 provinsi seluruh Indonesia pada 17-30 Desember 2013.
"Untuk margin error survei tersebut adalah +- 2,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen," katanya.
