TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maria Farida Indrati mengatakan bahwa Akil Mochtar selama menjadi Ketua MK tak pernah memaksa hakim lain terkait saat mengambil keputusan penanganan sengketa Pilkada. Begitu juga saat menjadi Ketua Panel Hakim, perkara sengketa Pilkada Lebak, Banten.

Keterangan itu diungkapkan Maria saat bersaksi dalam persidangan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (24/4/2014).

"(Akil) tidak pernah memaksakan," kata Maria.

Maria, Akil dan Anwar Usman mewrupakan menjadi panel hakim dalam penanganan sengketa Pilkada Lebak. Akil menjadi ketua panel, sedangkan Maria dan Anwar menjadi anggota.

Lebih jauh Maria menjelaskan, dalam diskusi dengan hakim panel, Akil kerap menyampaikan candaannya. Akil juga sering berkelakar ketika bertanya kepada saksi.

"Dia (Akil) tanya kepada hakim anggota, biasanya bertanya dengan kelakar (bercanda). Tapi Kelakar untuk mengarahkan putusan itu tidak pernah," kata Maria.

Maria menuturkan, ketua panel biasanya aktif bertanya soal penanganan sengketa. Kendati demikian, kata dia, ketua panel tidak memiliki keistimewaan.