TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap  membiarkan terjadinya kampanye hitam terhadap calon presiden tertentu di masyarakat.

Akibat pembiaran tersebut, kampanye hitam marak, bahkan berlanjut dengan bentuk, dan metode lainnya. Kondisi ini dianggap berbahaya karena bisa mengancam persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

"Kampanye hitam, selain merupakan bentuk fitnah, bisa mengadu domba antar elemen masyarakat Indonesia," ujar Presidium Aliansi Nasionalis Nadhliyin (ANN) Edwin H Soekawati menyikapi beredarnya tabloid 'Obor Rakyat', dan buku 'Trisakti Palsu' Angkatan Muda Marhaen (AMM), di Jakarta, Kamis (19/6) kemarin.

"Kedua hal itu merupakan kampanye hitam yang berbahaya. Sudah hampir satu bulan penyebarannya di masyarakat. Tapi, tidak ditanggapi sungguh-sunguh oleh Presiden, apalagi Kepolisian. Presiden SBY terindikasi membiarkan adanya kampanye hitam itu terus berlanjut dalam bentuk, metode, dan cara yang lain," kata Edwin.

Apalagi, lanjutnya, keberadaan Tabloid Obor Rakyat, asisten staf khusus kepresidenan diduga terbukti terlibat.  Pemerintah dianggapnya lambat dalam memprosesnya secara hukum, seakan membiarkana menyebar di masyarakat.

"Hal itu menimbulkan minat kembali pihak tertentu untuk lakukan kampanye hitam. Terbukti muncul lagi buku 'Trisakti Palsu' yang dikeluarkan AMM yang isinya hampir sama dengan 'Obor Rakyat', yakni menyudutkan capres tertentu tanpa bukti," ujarnya.

Jika hal seperti ini terus dibiarkan, akan muncul kembali kampanye-kampanye hitam lain dalam jumlah massif. Kondisi tersebut, ia mengkhawatirkan  akan  sangat berbahaya bagi utuhnya persatuan dan kesatuan bangsa.

"Bisa saja fitnah-fitnah lainnya terjadi, karena tidak ada tindakan dari pemerintah. Apalagi itu juga dilakukan sengaja, dan celakanya dilakukan oleh asisten staf khusus kantor kepresidenan. Ada stigma, bahwa kantor kepresidenan seolah mengadu domba rakyat, membantu capres tertentu dengan kampanye hitam," katanya.

Edwin kemudian meminta agar Presiden SBY segera memecat oknum kantor kepresidenan tersebut, memerintahkan Kapolri menangkap dan memprosesnya secara hukum.

"Tak hanya oknum kepresidenan, siapapun yang menyebarluaskan kampanye hitam, Presiden harus memerintahkan Kapolri untuk menangkap dan memprosesnya secara hukum," ujarnya.

Khusus buku yang dikeluarkan oleh AMM, Edwin melihat itu dilakukan oleh orang yang tak dikenal. Sebagai salah satu kader maerhaenis, dirinya tidak pernah mendengar ada organisasi yang bernama AMM. "Bisa dicek di Kemendagri, itu tidak terdaftar, dan di komunitas Marhaenis pun organisasi itu tidak ada, dan tidak dikenal," ungkapnya.

Edwin menegaskan kembali, baik 'Obor Rakyat' maupun buku 'Trisakti Palus' jelas merupakan upaya adu domba yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab.

Karena itu, ANN meminta untuk segenap pendukung Jokowi-JK, maupun pendukung Prabowo-Hatta untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Masyarakat dan kelompok marhaenis harus sadar, kampanye hitam itu bentuk adu domba yang berbahaya bagi keutuhan NKRI. Pilpres hanya alat atau instrumen demokrasi. Dan demokrasi, hanya alat untuk wujudkan masyarakat adil makmur sesuai amanat UUD 1945. Keutuhan bangsa lebih utama ketimbang Pilpres," katanya.