TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum mengkaji indikasi dan potensi korupsi dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan (Alutsista). Pasalnya, pengadaan Alutsista selama ini sangat tertutup.

"Belum ada jadwal, tapi itu penting juga. Sudah kami diskusikan," kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas di KPK, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Indikasi soal dugaan korupsi dalam pengadaan alutsista kerap muncul. Salah satunya saat pembelian pesawat Sukhoi dan tank Leopard. Tak pelak, DPR dan pemerintah selalu beradu argumen soal transparansi pembelian alat-alat tersebut.

Masalah pengadaan Sukhoi ini, disinggung Busyro sebagai salah satu contoh. "Isu pembelian alat sukhoi, isu itu kan bagaimana pemerintah itu harus dihargai, dilacak, kalau memang enggak ada (masalah) ya declare, clean and clear, tapi kalau ada ya diusut," ujarnya.

Karena itu, pencegahan korupsi di sektor pertahanan menjadi penting. Sebab, lanjut Busyro, TNI selaku pengguna alutsista akan tergerus dalam mempertahankan kedaulatan jika terjadi demoralisasi di internal TNI.

"Karena itu, transparansi untuk pengadaan alutsista dan yang lain-lain itu menjadi kewajiban elit TNI dan pemerintah sekarang ini," imbuhnya.