TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Tim Ekonomi Jokowi-JK Wijayanto Samirin mengatakan pihaknya akan menggandeng Komisi Pemberantansan Korupsi (KPK) guna memberantas mafia migas.

Menurutnya bagian penting dari kebijakan Jokowi-JK pada pemerintahan baru mendorong transparansi dan akuntabilitas di setiap sektor.

"Bagian penting dari kebijakan pak Jokowi-JK itu adalah untuk mendorong transparansi, mendorong akuntabilitas," katanya kepada wartawan di Menteng, Jakarta, Minggu(7/9/2014).

Ia menyatakan tanpa transparansi dan akuntabilitas banyak hal yang menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa berdampak opitmal, dalam hal ini soal penggunaan anggaran, sehingga efek sampingnya minimal.

Menurut Wijayanto salah satunya adalah masalah mafia migas, sehingga harus benar-benar diobservasi dan ditindaklanjuti.

"Bahkan yang akan dilakukan (Jokowi-JK) adalah dengan menggandeng KPK. Karena bagi KPK mafia migas dan sektor energi ini menjadi fokus mereka," ujarnya.

Lebih lanjut ia menuturkan PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), yakni anak perusahaan Pertamina yang berperan sebagai makelar harusnya juga melakukan transparansi. Hal tersebut untuk memberantas mafia migas di Indonesia,

"Problem dengan Petral masalah transparansi. Itu bisa didorong dengan skema Petral atau skema di luar Petral," ujarnya.

Dikatakannya, Petral masih dalam proses apakah mau dibubarkan atau tidak. Kata dia, yang jelas transparansi dianggap harus tetap nomor satu.

Adapun pihaknya berupaya mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor tersebut supaya berjalan dengan baik. Sementara untuk opsi-opsinya masih dalam pembahasan.

"Solusinya adalah kami akan dorong transparansi dan akuntabilitas, opsi-opsi itu sedang dibahas," katanya. (Rachmat Patutie)