TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo akhirnya menetapkan arsitektur kementerian sebanyak 34 kementerian.

Hal itu diungkapkan dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/8/2014).

"Sore hari ini telah kami putuskan jumlah kementerian ada 34. Kementerian koordinator tetap tiga," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, 34 kementerian itu nantinya akan diisi oleh 18 menteri yang belatar belakang dari kalangan profesional, sementara 16 menteri lainnya dari profesional partai.

Pria yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan posisi wakil menteri (wamen), yaitu di kementerian luar negeri (kemenlu).

"Wamen sementara ini menurut penilaian kita mungkin masih diperlukan di kementerian luar negeri," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintahan yang nantinya akan dijalankan yakni menganut sistem presidensial, yang keputusannya diambil secara mutlak oleh presiden.

"Guna memastikan pemerintah berjalan dengan efektif sesuai dengan sistem presidensial yang kita anut. Presiden itu sebagai single chief executive, dibantu oleh menteri negara. Dan juga untuk sebuah terciptanya pemerintahan yang bekerja dan pemerintahan yang hadir di tengah rakyat, dan pemerintahan yang terkonsolidasi," kata Jokowi.