TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Meski presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) telah mengumumkan postur kabinet mendatang, tak urung publik masih menunggu janji kampanyenya mereka dulu.

Jokowi dan JK saat kampanye Pilpres tegas mengucap akan meniadakan kader parpol yang masih menjabat di strutur partai untuk menjadi pembantunya. Kini dari 34 pos Kementerian kabinet Jokowi-JK, 16 diantaranya akan diberikan untuk jatah partai tetapi berasal dari kalangan profesional. Sebaliknya 18 posisi menteri akan diperuntukkan untuk profesional murni.

Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi berpendapat konsistensi Jokowi kini tengah diuji dengan janjinya saat membentuk koalisi tanpa syarat sebelum Pilpres lalu. Jokowi bertekad tidak akan menarik menteri dari kalangan parpol yang masih menjabat di struktur partai. Artinya, kalau menjadi menteri maka tidak boleh lagi ada rangkap jabatan di parpol.

"Jika nantinya Jokowi nyata-nyata mengangkat pembantunya yang masih menjadi pengurus partai maka jelas Jokowi mengingkari janjinya. Sepanjang Jokowi mengangkat kader partai yang mumpuni tentu tidak ada salahnya. Tantangan ke depan sungguh sangat berat sehingga Jokowi-JK tidak boleh hanya mengandalkan euforia kemenangan di Pilpres lalu tetapi harus tancap gas untuk memenuhi ekspektasi publik,"kata Ari Junaedi, ketika diwawancarai Tribunnews.com, Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini, reaksi publik akan diketahui ketika Jokowi-JK mengumumkan profil lengkap kabinet nanti. Jika nama-nama yang mengisi kabinet dianggap tidak tepat, kurang kapabel dan terkait dengan rezim masa lalu, maka publik jelas kecewa.

Tetapi jika Jokowi berani mengangkat anak muda yang pantas menduduki jabatan yang strategis maka hal itu dianggap sebagai terobosan. "Nama Anies Baswedan, Ilham Habibie, Nelson Tansu,  atau Terry Mart misalnya diangkat sebagai menteri, maka Jokowi akan dikenang sebagai pendobrak lahirnya  kepemimpinan generasi baru. Tetapi jika Jokowi mengangkat "kakek-kakek" seperti Luhut Panjaitan, Hendropriyono, Wiranto atau Sutiyoso maka komitmen Jokowi patut dipertanyakan," ujarnya.