TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar membantah adanya kontrak politik dalam koalisi merah-putih. Hal itu terkait kursi pimpinan DPR dan MPR.

"Tidak ada, saya baca kontrak yang ditandatangani," kata Wasekjen Golkar Lalu Mara Satriawangsa melalui pesan singkat, Kamis (18/9/2014).

Lalu Mara kemudian mengungkapkan adanya kontrak berjudul ‎"Piagam Koalisi Merah Putih, Indonesia Bangkit" tertanggal 14 Juli 2014‎. Isinya, menjaga eksistensi dan kelangsungan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta berBhineka Tunggal Ika.

"Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta falsafah bangsa. Pancasila merupakan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila mengakomodasi segenap keberagaman yang ada," kata Lalu Mara.

Pancasila, katanya, juga merupakan suatu platform bersama segenap elemen bangsa yang menjadi perekat bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Isi piagam lainnya adalah menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Kemudian, setiap warga negara harus menghormati hak orang lain untuk menganut agama dan kepercayaannya masing-masing, dan menjamin hak untuk rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagai wujud penghormatan terhadap HAM.

Lalu,katanya, tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 harus diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis yang mengedepankan prinsip check and balances dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Dalam piagam koalisi merah putih tidak ada di bahas, termasuk tidak ada satu pun kalimat bahwa koalisi merah putih ini untuk memenangkan Pak Prabowo-Hatta," ujar Lalu Mara.