Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Apabila mempertahankan koalisi partai seperti sekarang kemungkinan besar program pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla akan terhambat di parlemen.

Pasalnya jumlah suara empat partai pengusung Jokowi-JK, yakni PDI Perjuangan, Partai Kebangktan Bangsa, Partai NasDem, dan Hanura, kalah banyak dibandingkan jumlah suara Partai koalisi merah putih.

Sehingga Jokowi-JK disarankan untuk ‘menarik’ partai yang sekarang berada di partai koalisi merah putih.

Untuk bergabung dengan partai pemerintah, agar progam dan kebijakan pemerintah nantinya mendapat dukungan mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Dukungan di DPR sangat penting bagi keberhasilan program pemerintahan yang baru. Karena DPR punya fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” ujar  pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto di Kebayoran baru, Jakarta, Sabtu (20/9/2014).

Nico mengatakan, apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka Jokowi-JK akan 'berat' dalam menjalankan roda pemerintahan. Dikhawatirkan akan terjadi transaksi politik apabila program dan kebijakan pemerintah membutuhkan persetujuan DPR.

“Karena bgaimanapun juga program berjalan melalui persetujuan di DPR. Kalau DPR tidak bisa mayoritas mendukung pemerintah,  setiap saat ada urusan dengan parlemen, harus ada lobi-lobi. Harus ada proses komunikasi politik yang terkadang siftnya transaksional. Itu yang harus dipotong ke depan,” ujar Nico.

Nico menyarankan Jokowi-JK  agar segera dapat meyakinkan partai yang sebelumnya bersebrangan, untuk dapat menjadi bagian dari pemerintah.

"Harus segera meyakinkan (partai lain), supaya transaksional eksekutif dengan lgislatif dihilangkan. Meyakinkan partai lain jadi bagian pemerintah yang akan datang supaya pemerintahannya lebih baik,” tutur Nico.