TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan mempertanyakan sikap fraksi PDI Perjuangan yang justru mendukung 10 syarat pelaksanaan pilkada langsung pada saat sidang paripurna pembahasan RUU Pilkada.

"PDIP mendukung gagasan tersebut kenapa tidak muncul saat panja, paripurna. Kenapa baru muncul setelah ‎lobi ketika ketua fraksi merasa gagal?" ujar Pohan dalam dialog Polemik yang digelar di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

Padahal, Pohan menilai 10 syarat tersebut bisa menjawab kekurangan dari pelaksanaan pilkada langsung.

"Kami anggap begini, bahwa pilkada langsung dengan 10 perbaikan menjawab keraguan publik dan banyak pihak tentang titik lemah atau ekses negatif tentang pilkada langsung. Pilkada langsung kalau diperbaiki akan lebih 'sempurna'," ucap Pohan.

Seperti diketahui, fraksi Partai Demokrat memberikan 10 syarat yang isinya perbaikan dalam pelaksanaan pilkada langsung yang dibahas dalam paripurna DPR RI pada hari Kamis (25/9/2014) kemarin.

10 syarat yang disodorkan Partai Demokrat yaitu:

1. Uji publik atas integeritas dan kompetensi cagub, cabup, cawalikota.
2. Efisiensi biaya pilkada harus dan mutlak.
3. Pengaturan kampanye dan pembatasan dana.
4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye.
5. Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai. Maksudnya adalah, kalau seseorang ingin maju melalui partai A, maka umumnya dikenal ada mahar dan sebagainya, bagi PD harus dilarang.
6. Larangan untuk melakukan fitnah dan kampanye hitam.
7. Larangan pelibatan aparat birokrasi.
8. Larangan pencopotan aparat birokrasi pasca pilkada.
9. Penyelesaian sengketa pasca pilkada.
10. Pencegahan kekerasan dari calon atas keputusan pendukung.