TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengungkapkan agenda utama yang akan dijalankan MPR ke depan yakni melantik presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 pada 20 Oktober 2014.

"Itu bukan pekerjaan yang sulit karena sifatnya rutin setiap lima tahun," kata Hajriyanto kepada wartawan, Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Setelah melantik, kata Hajriyanto, MPR hanya bersiaga. Sebab, sidang MPR akan terjadi jika ada dua masalah yang dinilai sudah krisis.

"Agenda-agenda MPR yang lain lebih bersifat standby. Sudah sidang itu, pertama krisis konstitusi dan krisis kepemimpinan nasional," kata Politisi Golkar.

Dirinya pun menjelaskan, jika terjadi krisis konstitusi, MPR mengagendakan perubahan UUD sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Sedangkan, krisis kepemimpinan nasional maka MPR berhak dan berwenang memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam jabatannya.

"Proses pemakzulan presiden pun bukan dimulai di MPR, melainkan di DPR dan MK. Alhasil, MPR itu pasif saja, dan sifatnya menunggu bola," ucapnya.

Sementara itu, untuk mengisi kekosongan kegiatan MPR dari persidangan. Maka, MPR mengisi waktu dengan melakukan agenda mensosialisasikan Pancasila dan UUD 45 yang di mana pada MPR periode yang lalu dinamakan Empat Pilar Negara.

"Itu bagus sekali kalau diteruskan oleh pimpinan MPR sekarang ini. Tentu kalau mereka mau," ujarnya.