TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo diharapkan untuk tidak segan-segan meneruskan program Pemerintahan SBY yang dinilai meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional.

Salah satu program Pemerintahan SBY itu adalah Bali Democracy Forum yang baru saja berakhir kemarin.

Bali Democracy Forum dalam beberapa kesempatan selalu dihadiri tokoh-tokoh internasional termasuk sejumlah kepala pemerintahan asing.
‎

Tahun ini dihadiri oleh tiga kepala negara tetangga Presiden Timor Leste Xanana Gusmao, Presiden Filipina Benigno Aquino, dan Sultan Brunei Hassanah Bolkiah‎.

"Tidak ada salahnya bila Pak Jokowi meneruskan Bali Democracy Forum. Karena berdasarkan pengalaman selama ini, kehadiran tokoh berpengaruh di forum itu menunjukkan bahwa iklim demokrasi yang berjalan di Indonesia di era Pak SBY mendapat pengakuan. Partai Demokrat mendukung Pak Jokowi untuk melanjutkan forum itu," ujar politisi Partai Demokrat Michael Wattimena, di Jakarta. Minggu (12/11/2014).

Bali Democracy Forum digelar sejak 2008 yang diinisiasi dan dibanggakan Presiden Yudhoyono.
‎

"Pak SBY mengkreasi Bali Democracy Forum sekaligus mengampanyekan proses demokratisasi di Indonesia berjalan dengan baik. Forum itu untuk bertukar pikiran dan pengalaman termasuk tentunya memaparkan penerapan demokrasi di Indonesia yang bisa ditiru di negara lain," kata anggota DPR-RI dari daerah pemilihan Papua Barat itu.

"Pak Jokowi, sebagaimana juga Pak SBY, merupakan buah dari proses demokrasi yang berjalan dengan baik di Indonesia. Jadi, kami mengharapkan agar ada kontinuitas program, maka sejumlah program yang dinilai baik selayaknya diteruskan. Termasuk melanjutkan penyelenggaraan Bali Democracy Forum itu," lanjut Michael.
‎

Michael tak menampik bahwa pasca-ditetapkannya UU Pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang tercantum dalam UU No 22/2014 menimbulkan perdebatan terkait dukungan SBY terhadap pengembangan demokrasi di Indonesia.

"Meski Pak SBY telah mengeluarkan Perppu No 1/2014 untuk mencabut UU No 22/2014, beliau masih dikritik. Padahal, ini merupakan bentuk kepeduliannya menegakkan demokrasi.‎ Menjadi tugas kami menjelaskan ke publik, bahwa 10 syarat perbaikan pilkada yang disampaikan saat pengambilan keputusan RUU itu, adalah niat tulus," ujarnya.

"Partai Demokrat tidak mengambil keuntungan dari mengajukan 10 syarat itu. Kalau syarat itu diterima, yang untung rakyat Indonesia. Karena Partai Demokrat melihat bahwa ada ekses pilkada yang bisa diminimalisir dengan pengajuan 10 syarat itu. Sayang, sejumlah Fraksi di DPR, tak tulus mendukung usul kami.
‎
Dikeluarkannya Perppu itu merupakan pertaruhan bagi Pak SBY, bukan sebuah pencitraan," papar Michael.

‎Jadi, Michael berharap hiruk-pikuk politik yang tercermin saat proses pengesahan RUU Pilkada, tidak merusak citra Bali Democracy Forum. Sehingga forum bertaraf internasional itu tetap bisa dilanjutkan di era Pemerintahan Jokowi-JK.

Michael juga merujuk pernyataan W‎akil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal  yang menyebutkan bahwa ‎‎hampir semua peserta menyatakan agar forum ini dilanjutkan, karena mereka memandang ini sangat bermanfaat bagi mereka.

"Atas pernyataan para delegasi tersebut, tentunya kita berharap ‎Pemerintahan Jokowi-JK mendengar permintaan tersebut, sehingga forum ini bisa terus digelar di masa mendatang. Sebuah forum yang sudah berlangsung ‎selama tujuh tahun tentunya sangat baik untuk diteruskan," ujar Michael