TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembahasan pembentukan komisi dan alat kelengkapan DPR (AKD) kian tidak menentu.
Konflik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) seakan tidak juga reda. Padahal saat pelantikan presiden beberapa hari lalu, para pemimpin koalisi seakan terjadi rekonsiliasi.

"Mau sampai kapan kita terus seperti ini. Harapan masyarakat bahwa konflik ini akan selesai pasca Jokowi bersilaturrahmi dengan Prabowo dan Aburizal Bakrie ternyata masih belum membuahkan hasil,"ujar anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dwi Ria Latifa di Jakarta, (24/10).

Sebelumnya diberitakan, pembahasan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan berlangsung alot. Lebih dari tiga  pekan, lobi yang dilakukan KIH dan KMP tetap menemui jalan buntu. Pihak KMP diduga akan melakukan skenario sapu bersih posisi pimpinan melalui mekanisme voting.

Menurut Ria, mekanisme voting memang tidak dilarang dalam pengambilan keputusan.

Meski demikian, langkah tersebut adalah upaya terakhir jika  musyawarah mufakat gagal terlaksana. Problemnya, mekanisme mufakat di DPR hingga kini belum berhasil.

"Alangkah baiknya  problem seperti ini diselesaikan secara musyarawarah mufakat, Kuncinya memang keikhlasan jiwa harus dibuka biar tidak buntu,"  beber Ria.

Dirinya menambahkan citra DPR di mata masyarakat saat ini sangat dipertaruhkan. Apalagi, performa parlemen era sebelumnya sering disebutkan tidak terlalu menggembirakan.

"Kalau kita mengedepankan ego politik  menang-menangan dalam pembentukan komisi maka kondisi ini tidak akan berakhir. Padahal, masih banyak persoalan bangsa yang butuh dapat perhatian DPR," ujarnya.

Karena itu, dirinya berharap ego partai dan kelompok dapat segera diturunkan supaya parlemen bekerja secepatnya. Sebab, jika terus dibiarkan maka kisruh ini diprediksi tidak akan menghasilkan kebaikan bagi DPR.

"Mari kita duduk bersama tanpa perlu ada yang merasa menang atau kalah. Yang penting saat ini adalah menghadapi masalah bangsa," harapnya.